DIASPORA MATA KATA

Berwirausaha dan Semangat Kemerdekaan*

2009-08-15T00:57:00.000-07:00

Berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, pastilah kita juga akan berbicara tentang peran pemuda dalam mewujudkan kemerdekaan ini. Kemerdekaan dan pemuda telah menjadi sepasang kata yang intim, akrab dan berkorelasi. Pemuda telah berkontribusi besar dalam upaya bangsa ini meraih kemerdekaannya. Pemuda lah yang menjadi motor utama penggerak terciptanya kemerdekaan sebagaimana yang kita nikmati sekarang.

Menilik sejarah lalu, terjadinya kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah hasil jerih payah para pemuda yang menginginkan kemerdekaan dari bangsanya sendiri. Bukan merupakan hadiah dari bangsa lain. Mungkin juga, kemerdekaan Indonesia tak akan hadir pada tanggal 17 Agustus 1945 andaikan para pemuda yang dimotori oleh Sukarni tidak menculik proklamator kemerdekaan Indonesia ke Rengasdengklok pada malam sebelum proklamasi.

Upaya heroik ini akhirnya yang mengantarkan Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada siang harinya, tepat pada hari Jumat pukul 10.00. Indonesia pun menjadi bangsa pertama di dunia yang merdeka pasca berakhirnya Perang Dunia II. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan besar bagi kita yang tak lekang oleh zaman sampai sekarang.

Sekarang, 64 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, timbul pertanyaan mendasar: Masihkah para pemuda Indonesia berjuang untuk bangsanya? Pertanyaan naif ini pun muncul untuk membandingkan realita zaman yang ternyata sekarang sudah sangat berubah. Tidak ada lagi penjajah asing yang mencengkeram kemerdekaan berkehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih lagi, kini ditandai pula dengan majunya teknologi dan globalisasi. Oleh karena itu, perlu ada ukuran lain untuk mengetahui seberapa besar kontribusi perjuangan pemuda pada bangsanya di era sekarang.

Pemuda adalah komponen masyarakat yang paling enerjik dan kuat untuk melakukan perubahan yang lebih baik demi bangsanya. Menarik dicermati, jika kehebatan pemuda ini dikaitkan dengan upaya pembangunan ekonomi Indonesia. Pemuda lah yang diharapkan untuk mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat indonesia. Logikanya, jika pemudanya mampu menaikkan derajat kesejahteraannya, maka yang jelas, bangsa ini pun akan sejahtera. Pemuda mampu menciptakan multiplier effect besar yang mengantarkan masyarakat seluruhnya kian sejahtera.

Namun, yang terjadi pada kenyataannya, masih menjadi fakta miris bahwa para pemuda Indonesia belum mampu berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi. Tingkat pengangguran kaum pemuda masih sangat tinggi. Dari data Kemenegpora, pada tahun 2008, 37,8% pemuda Indonesia adalah pengangguran. Jumlah sebanyak itu menjadi cerminan pemuda belum lah menjadi penggerak majunya ekonomi bangsa, malahan yang terjadi sebaliknya: menjadi beban negara.

Oleh karena itu, pemuda Indonesia harus bangkit! Momentum kemerdekaan tahun ini harus dimanfaatkan sebagai perangsang timbulnya generasi muda yang kontributif. Pemuda Indonesia musti mandiri dan inovatif. Berperan aktif dalam penciptaan sosok-sosok wirausaha muda tentu menjadi salah satu cara pemuda agar mampu menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Tentu sangat bagus, jika pemuda sekarang mampu sama berkontribusinya dengan pemuda zaman kemerdekaan dulu.

Dalam konteks sekarang, menciptakan lapangan kerja secara mandiri dengan berwirausaha merupakan langkah tepat pemuda berjuang demi bangsanya. Pemuda harus terdorong bahwa upaya ini akan dapat menciptakan kemandirian ekonomi Indonesia. Jikalau ekonomi kita telah mandiri, kita pun akan mampu merengkuh kemerdekaan yang selanjutnya, yaitu kemerdekaan ekonomi. Para pemuda lah yang menjadi inisiator utama kemerdekaan ekonomi negeri ini! Merdeka dengan semangat wirausaha kaum muda!

*Artikel dimuat di Harian Seputar Indonesia, 12 Agustus 2009

Pers Mahasiswa: Apa dan Mengapa?

2009-08-13T00:47:00.000-07:00

Menelaah namanya, pers mahasiswa adalah rangkaian dari dua kata yang sangat sakti. Boleh dikatakan sakti karena keduanya adalah unsur utama terciptanya perubahan pada masyarakat. Menurut Luqman (2000), pers mahasiswa adalah entitas-sintesis dari dua subjek yang sama-sama potensial dan berat; yang satu "pers" dan satunya lagi "mahasiswa". Sebagai pers, ia dituntut mampu menjalankan fungsi-fungsi persnya secara konsekuen dan independen. Sedangkan sebagai mahasiswa, ia dituntut menjadi pelopor perubahan dan pemecah kebekuan. Maka, ketika kedua entitas itu digabungkan, dapat dibayangkan betapa besar, agung, dan beratnya nama yang disandangnya.

Sejarah telah membuktikan bahwa pers mahasiswa (persma)adalah bagian penting dari transformasi sejarah peradaban bangsa Indonesia. Jejak perjalanannya telah ikut menumbuhkembangkan timbulnya peristiwa akbar negeri ini. Mulai dari masa Orde Lama Soekarno dengan gerakan 66-nya, peristiwa Malari 1974 dan yang paling fenomenal adalah peristiwa Mei 1998. Kemenangan rakyat pada penggulingan orde baru adalah salah satu bagian dari kontribusi besar pers mahasiswa. Saat itu, persma berperan penting dalam menyampaikan informasi yang mengakomodasi kepentingan rakyat yang terkungkung akibat represivitas militer ala Orde Baru.

Pers mahasiswa bergerak jelas dalam bentuk penciptaan tulisan yang menjadi buah karya mahasiswa. Tulisan yang penuh nafas kekritisan, idealisme, perjuangan, dan pergerakan adalah inti semangat dari eksistensi persma. Bukannya menafikkan gerakan mahasiswa lain, persma bergerak dengan jerat yang lebih lapang. Lapang karena ide-ide tulisan yang tersampaikan dapat secara luas mempengaruhi dan membentuk opini publik. Mahasiswa dan masyarakat terbentuk pemahamannya untuk mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Maka sahihlah ungkapan PENA LEBIH TAJAM DARIPADA PEDANG!

Sekarang dinamika zaman telah berubah. Musuh otoriter telah tiada dalam pemaksudan yang membatasi gerakan mahasiswa secara kasatmata. Semuanya telah bebas bak burung yang terbang di angkasa. Iklim demokrasi dan keterbukaan melahirkan tantangan baru untuk persma. Pers mahasiswa wajib berubah agar tetap sejalan dengan fungsinya, menjadi eksponen utama atas penciptaan mahasiswa sebagai intelektual yang kontributifpada rakyat.

Persma di masa kini dituntut musti lebih kreatif – tanpa kehilangan idealisme tentunya – dalam mengikuti arus zaman. Era globalisasi informasi telah menciptakan ancaman sekaligus peluang untuk pers mahasiswa. Persma terancam dengan canggihnya teknologi informasi karena berita yang dihasilkan berasal dari seluruh dunia dengan kemudahan dan kecepatan akses yang luar biasa. Pemberitaan dari persma terkalahkan dari media online ataupun offline mainstream yang lebih mapan dalam hal profesionalitas dan modal. Bahkan fenomena jejaring sosial seperti facebook yang narsis merupakan ganjalan atas informasi yang disampaikan persma.

Akan tetapi, kemajuan arus informasi ini tetap dapat menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan persma. Ada ranah yang bisa digarap persma agar eksistensinya dapat dipertahankan. Pers mahasiswa tak akan pernah pudar. Dengan adanya teknologi informasi, persma bisa menjadi katalisator dalam upaya edukasi penggunaan informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Tidak semua informasi yang beredar bermanfaat bagi peradaban bangsa. Persma ini mampu menjadi wadah untuk mendidik orang di dalamnya dan juga mahasiswa agar tetap sejalan dengan fungsi pokok mahasiswa, yaitu agen perubahan.

Kini persma pun berpeluang besar menjadi wadah kreatif bagi penghuninya lewat penjajakan media internet. Kesempatan untuk online ini tentu sangat baik bagi persma karena pemberitaan yang dihasilkan dapat diakses dari seluruh penjuru dunia, tidak dari lokal kampus saja. Tinggal yang perlu diupayakan adalah bagaimana cara penyajiannya agar tidak kalah bersaing dengan pers umum. Akhirnya ini pun sebagai peluang yang menuntut mahasiswa agar secara kreatif dan gila mampu membuat situs informasi pers mahasiswa yang menarik minat pengunjung dalam segi konten dan komersial bisnis.

Selain itu sebenarnya yang terpenting dari peluang pers mahsiswa di tengah tataran global ini adalah laku setianya dalam melahirkan orang-orang hebat yang berkontribusi besar untuk negeri ini, tidak hanya dalam menelurkan para jurnalis dan wartawan yang teguh membela kebenaran. Sebut saja, Menkeu RI, Sri Mulyani adalah mantan penggiat persma ECONOMICA FE UI. Selain itu, Tony Prasetiantono yang menjadi Kepala PSEKP UGM dan Chief Economist BNI adalah aktivis di persma EQUILIBRIUM FEB UGM, yang sampai saat ini tulisan akademisnya sering menghiasi rubrik analisis dan opini di berbagai media nasional. Dan, masih banyak lagi aktivis pers mahasiswa yang mengambil posisi penting dalam dinamika kehidupan ini.

Kehebatan seperti itu timbul tak terlepas dari iklim yang terdapat dalam tubuh pers mahasiswa. Disadari atau tidak ketika mahasiswa aktif bercengkerama dengan pers mahasiswa, maka dirinya harus siap dengan budaya literasi yang terdiri dari membaca, diskusi dan menulis. Mahasiswa harus banyak membaca demi perluasan cakrawala pengetahuannya, musti diskusi untuk menumbuhkan kekritisan dan aktualisasinya, dan yang terpenting dilanjutkan dengan keharusan menulis untuk merekam gagasannya demi penigkatan peradaban manusia. Inilah yang menciptakan kebanggaan bahwa mahasiwa yang aktif di pers mahasiswa adalah intelektual-intelektual sejati yang berkontribusi besar bagi bangsanya.

Menjadi bagian dari pers mahasiswa tentu tidaklah sulit dan tanpa makna. Bangga menjadi arsitektur perubahan lewat wacana yang digagas orang-orangnya merupakan aksioma kuat atas realita. Kinipun pers mahasiswa masih terus menggeliat menapaki zaman serba modern ini. Hidup dan terus hidup dalam persma adalah daya menuju bangsa yang berliterasi tinggi. Yakinlah, melalui pers mahasiswa maka upaya menjadikan TULISANKU, TOMBAK KEMAJUAN BANGSAKU akan terus bergelora di negeri ini.

Optimis Perekonomian Tetap Kuat

2009-07-26T02:27:00.000-07:00

Pasca ledakan Bom Mega Kuningan, Jumat (17/7) pagi lalu, sektor yang diperkirakan paling terkena dampaknya adalah sektor ekonomi. Dampak utamanya adalah estimasi penurunan investasi dan kunjungan turis asing dalam beberapa bulan ke depan. Berdasarkan kejadian aksi pemboman terdahulu di Indonesia, investasi dan pariwisata adalah dua hal ekonomi yang paling terpukul atas tindakan terorisme.

Dalam penciptaan ekonomi yang kondusif dimana investasi dan pariwisata nyaman masuk di dalamnya, faktor stabilitas keamanan mutlak disediakan suatu negara. Jaminan keamanan dari pemerintah dan masyarakatnya akan menjadikan para investor dan turis asing merasa aman beraktivitas. Bagi investor, mereka tak akan ragu menanamkan dananya di Indonesia karena risiko atas keamanan investasinya bisa diminimalisir sekecil mungkin. Pun, juga bagi wisatawan asing, mereka akan senang hati berkunjung ke Indonesia untuk menikmati indahnya alam dan budayanya ketika keselamatan jiwanya terjamin.

Indikasi investasi asing terkena dampaknya pun telah ada, yaitu pembatalan beberapa kontrak investasi asing di Indonesia beberapa waktu sesaat setelah ledakan. Takutnya, ini berlanjut ke proyek-proyek lain yang sedianya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi, lokasi ledakan, Hotel J.W Marriot dan The Ritz Carlton, adalah hotel internasional yang biasanya menjadi tempat utama penginapan dan pertemuan para investor asing. Kejadian ini pasti dengan cepat tersebar ke belahan dunia lain dan menjadikan investor berpikir ulang berinvestasi di indonesia.

Para wisatawan asing yang mulanya akan berkunjung ke Indonesia pun banyak yang membatalkan rencana liburannya karena aksi bom ini. Contoh besarnya adalah pembatalan klub sepakbola Manchester United ke Indonesia untuk menemui para penggemarnya di sini. Impilkasi yang paling besar tentunya adalah keluarnya travel warning dari negara lain untuk melarang atau membatasi warganya berkunjung ke Indonesia. Target wisman tahun 2009 yang lebih besar dari kunjungan tahun 2008 sebesar 6,5 juta orang pun terancam tak tercapai.

Upaya untuk memulihkan citra Indonesia kepada para investor dan wisatawan asing mesti intensif digalakkan. Kita harus berjuang keras menanamkan persepsi bahwa Indonesia tetaplah aman dan nyaman untuk dikunjungi. Indonesia is still safe and nice to be visited. Slogan itu harus didengungkan bangsa ini kepada pihak internasional. Sejalan dengan itu, aparat POLRI dan BIN mesti segera mengungkap dalang di balik aksi ini. Ini sangat penting agar pihak internasional percaya pada upaya Indonesia memberangus terorisme.

Kita juga harus tetap optimis dengan kekuatan perekonomian negeri ini. Kita harus yakin, bangsa ini sudah memiliki daya tahan dalam perekonomiannya. Ini karena jika melihat struktur ekonominya, Indonesia lebih digerakkan pasar domestiknya yaitu sebesar 70% dibandingkan pasar luar negeri sebesar 30%. Pasar domestik terdiri dari konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah, sedangkan pasar luar negeri dipengaruhi investasi dan ekspor yang rentan pada kejadian seperti pemboman ini.

Namun, tetap saja kita wajib mengupayakan stabilitas keamanan karena perekonomian sangat sensitif dengan adanya gangguan keamanan. Pengalaman buruk ekonomi pasca Bom Bali I pun tidak akan kita alami lagi ketika bangsa ini bersinergi bersama untuk bergerak cepat memulihkan keadaan keamanannya. Dengan demikian, kita wajib optimis, dengan ada atau tidaknya bom Mega Kuningan, target pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4,2-4,5 pun tetap akan kita capai.

Penguatan Fungsi Ormawa

2009-07-12T06:00:00.000-07:00

Ketika UU BHP mulai diberlakukan tahun ini, salah satu implikasinya berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa barunya. Dengan adanya UU BHP, suatu perguruan tinggi (PT)–walaupun banyak yang membuka jalur khusus sejak beberapa tahun lalu–akan semakin dipermudah menerima mahasiswa yang ‘didambakannya’. Maksudnya, dengan jalur khusus, PT lebih leluasa mendapatkan mahasiswa yang punya kelebihan finansial. Ini sejalan dengan peran UU BHP yang menuntut PT lebih mandiri mendanai kegiatan operasionalnya.

Resultannya adalah terjadi semacam kastanisasi pada struktur mahasiswanya sebagai konsekuensi intensifnya penerimaan mahasiswa lewat jalur khusus. Distorsi antara jalur khusus dan jalur regular (SNMPTN) menimbulkan terjadinya semacam kesenjangan pada predikat mahasiswa yang tersematkannya.

Mahasiswa yang kaya adalah mahasiswa jalur khusus, sedangkan mahasiswa miskin atau menengah adalah mahasiswa jalur SNMPTN. Sekarang, pengategorian semacam ini umum terjadi pada banyak PTN/PTS di Indonesia dan ini jelas menjadi sinyal bahaya bagi upaya pembelajaran mahasiswa supaya menjadi agen perubahan bangsa.

Salah satu cara mereduksi kastanisasi mahasiswa itu adalah dengan penguatan fungsi dan peran organisasi kemahasiswaan (ormawa). Ormawa, baik senat, pers mahasiswa, himpunan mahasiswa jurusan, maupun yang lainnya, akan membantu terciptanya perhatian lugas bahwa mahasiswa semuanya adalah sama orientasinya, sama sebagai inisiator yang bertanggung jawab untuk mengubah bangsa ini lebih baik.

Dengan mengoptimalkan peran ormawa, mahasiswa yang berlatarbelakang beragam, dari mulai anak pejabat, pengusaha, PNS sampai petani, akan mampu dibentuk mindset bahwa mengkotak-kotakan predikat adalah laku penodaan atas identitas dan peran utama mahasiswa sebagai agen perubahan. Ormawa harus mampu membentuk persepsi seragam bahwa mahasiswa adalah tulang punggung bangsa. Akhirnya, penyadaran itu harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan ormawa yang positif agar pembelajaran para mahasiswa terbingkai dalam pigura kebangsaan demi menciptakan Indonesia yang sejahtera.

Kekalahan yang Terdidik

2009-07-11T05:58:00.000-07:00

Bangsa ini mesti berbangga. 8 Juli kemarin, Pilpres telah berlangsung dengan aman dan lancar. Hajatan besar demokrasi lima tahunan ini secara umum bisa berlangsung damai, tanpa dibumbui kericuhan besar yang mencederai pelaksanaannya. Sebuah prestasi gemilang bangsa ini mampu ditorehkan, menambah deretan prestasi demokrasi lainnya yang sudah kita peroleh setelah menghirup harumnya aroma reformasi, semenjak 11 tahun silam.

Pilpres 2009 adalah kemenangan rakyat. Rakyatlah yang berkuasa memilih pemimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan. Hasil yang bisa kita lihat sekarang adalah hasil dari ikhtiar rakyat yang menginginkan kehidupannya lebih baik. Kemenangan sepasang capres-cawapres adalah simbolisasi atas kemenangan rakyat. Ini memang tak salah, dalam sebuah negara demokrasi yang kuat, sosok pemimpin menjadi sebuah simbol atas kekuasaan rakyat. Itu lah yang mesti terjadi pula di negara ini.

Memang, dalam setiap pesta demokrasi pasti terdapat pihak yang kalah karena sejalan dengan sistem yang mengharuskan pemilu menghasilkan sesosok pemimpin. Namun, kekalahan itu adalah sesuatu yang semu. Semua pihak sebenarnya adalah pemenang karena mampu mengantarkan Pemilu kali ini sukses dan menjadi sejarah indah demokrasi bangsa ini. Alhasil, bagi yang kalah karena kekalahan perolehan suara itu, harus bisa menerimanya dengan jiwa besar. Pihak yang kalah sudah sepatutnya bersikap legawa menerima kenyataan yang terjadi karena ini adalah upaya edukasi kepada rakyat bahwa kekalahan juga menjadi bagian penting dari proses demokrasi yang sehat.

Kekalahan tidak selalu harus dimaknai secara negatif. Mungkin orang selalu beranggapan pihak yang kalah adalah orang yang terhina, lemah ataupun busuk. Akan tetapi, anggapan itu tidak boleh ada dalam negara Indonesia ini, negara yang terkenal dengan sikap toleransinya. Kekalahan sebenarnya bisa mengantarkan pihak yang kalah menjadi oposisi.

Namun, oposisi di sini bukanlah sebagai pihak yang memecah belah ataupun selalu berseberangan dengan kebijakan pemerintah yang berkuasa. Oposisi harus diintenalisasikan sebagai kekuatan checks and balances terhadap yang bertahta. Oposisi bukanlah aib, tetapi sama terhormatnya dengan penguasa. Yang terpenting adalah spirit pengabdiannya kepada bangsa dan negara tetap menyala kuat, tak redup oleh kekalahannya.

Sayangnya, kekalahan laten yang sebenarnya, tidak selalu mampu kita antisipasi dan atasi dalam Pilpres kali ini. Realitas yang terjadi dalam Pilpres 2009 mungkin bisa sebagai indikator kekalahan besar dalam demokrasi kita. Ini berkaitan dengan tingginya angka golput. Angka golput Pilpres 2009 meningkat dibandingkan Pilpres 2004. Secara implisit ini menunjukkan bahwa partisipasi politik rakyat mengalami kemunduran. Dan, kemunduran merupakan sumbu utama dari kekalahan. Golput lagi-lagi jadi musuh bisu atas terlaksananya pesta demokrasi yang sehat.

Mungkin mahasiswa perlu bercermin pula terhadap realitas yang ada, terutama kita sebagai mahasiswa UGM. Kita mungkin sedikit tahu bahwa di UGM, tepatnya di Auditorium Fakultas Peternakan, saat pilpres kemarin, terdapat TPS kampus khusus mahasiswa kompleks UGM yang dinamai TPS 88. TPS ini sedianya untuk mengakomodasi sekitar 29.000 mahasiswa UGM luar daerah untuk menyontreng, tetapi hasilnya hanya terdapat 524 mahasiswa yang peduli datang ke TPS ini. Itu pun hanya 376 yang menggunakan hak suara, 2 tidak sah dan 126 memilih untuk golput.

Cerminan itu memang tidak bisa menggambarkan secara utuh atas realitas golput pada mahasiswa UGM karena mungkin mahasiswa luar daerah pulang ke daerahnya untuk menyontreng. Akan tetapi ini dapat sebagai pembelajaran bahwa maraknya golput di kampus adalah cerminan atas sikap mahasiswa untuk rakyat. Kita perlu bertanya, apakah dunia kampus terlalu eksklusif bagi rakyat? Sehingga mahasiswa tidak berinisiatif untuk ikut dalam pesta demokrasi rakyat, entah terposisikan sebagai golput administratif ataupun idealis. Mahasiswa mungkin telah kalah pada pencitraan politik yang buruk sehingga sangsi ikut serta dalam proses politik seperti Pilpres ini.

Sesungguhnya, kampus adalah inisiator utama pembangunan yang menyejahterakan rakyat. Kita tentu tidak ingin bahwa dengan meningkatnya kualitas pendidikan itu sejalan dengan meningkatnya golput di kampus atau yang dikenal dengan golput terdidik. Jikalau terjadi, mungkin itu merupakan kekalahan yang nyata karena pendidikan tinggi kita. Pendidikan kita gagal mencetak orang-orang yang peduli atas demokrasi rakyat.

Kemenangan rakyat yang berhasil melahirkan pemimpin bangsa selama lima tahun ke depan mungkin bisa saja hanya sebagai angin lalu bagi mahasiswa pecinta golput. Mereka sesungguhnya telah dikalahkan oleh ‘idealisme’ yang merupakan penafsiran buta dan sempit atas egonya sendiri. Mereka tak mau dengan legawa ikut membangun bangsa dengan berpartisipasi pada pesta demokrasi rakyat kemarin. Pastinya, sematan agen perubahan bangsa pada mahasiswa perlu dipertanyakan lagi.

Rasionalitas Di Atas Loyalitas

2009-07-06T05:48:00.000-07:00

Dari kemarin, seluruh rakyat telah puas menyimak bahwa semua capres telah menyampaikan janji-janji kemakmuran untuk bangsa ini, apapun slogan dan program yang diusungnya. Semua capres dipastikan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Semua capres berjanji ingin membangun petani, buruh, nelayan dan kaum-kaum marjinal lain. Semua capres telah bersuara menolak dominasi asing dalam perekonomian Indonesia. Semua capres bervisi-misi meningkatkan akses dan kualitas pendidikan rakyat.

Hari ini, 8 Juli 2009, tibalah hari keramat yang akan sangat menentukan perjalanan bangsa ini selama lima tahun kedepan. Hari ini, Pilpres 2009 dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Segala visi-misi dan program capres-cawapres telah dikantongi. Sekitar 175 juta rakyat Indonesia – kecuali golput – berbondong-bondong datang menuju bilik suara untuk memberikan suaranya kepada salah satu capres-cawapres pilihannya. Rakyat datang mencontreng dengan membawa harapan tinggi, yaitu: ingin mendapatkan pemimpin yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat .

Setiap terjadi pemilu pastinya alasan pemilih memilih akan bersangkut paut dengan dua hal utama yaitu, rasionalitas dan loyalitas. Pemilih yang mengedepankan rasionalitasnya adalah pemilih yang rasional. Pemilih rasional adalah orang yang menentukan pilihan politiknya berdasarkan perhitungan untung dan rugi. Dalam Pilpres ini, pemilih rasional akan memilih pasangan calon presiden/wakil presiden, yang menurut perhitungan bisa membawa keuntungan baginya – dan juga rakyat – di masa depan, apa pun bentuk keuntungan itu.

Sedangkan pemilih yang loyal adalah pemilih yang memiliki loyalitas dan kesetiaan pada salah satu figur pribadi calon. Dasar pemilih loyal terbangun karena sudah adanya ikatan psikologis dan emosional yang kuat antara figur dengan pendukungnya. Sesosok figur dipandang memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah bangsa yang didasari pada sifat dan kepribadian yang melekatnya. Pemilih loyal cenderung memberikan hak suaranya berdasarkan kesamaan pandangan, sifat dan ideologi yang dimiliki figurnya.

Menurut pribadi penulis, rasionalitas harus dijunjung di atas loyalitas. Dengan demikian, kita akan lebih terfokus pada visi-misi dan program capres mana yang lebih menguntungkan rakyat pada saat penjabatannya. Pemilih yang rasional tentu akan bisa mengetahui mana yang yang terbaik bagi bangsa ini karena pilihannya dilandaskan pada perhitungan yang bermanfaat.

Rasional dalam memilih akan menghindarkan kita dari kebutaan (blindness) pada calon presidennya. Figur yang semata-mata didukung berdasarkan sifat yang melekat tanpa diperhatikan program yang dimilikinya, tentu bisa menjadi sebuah kamuflase yang menyesatkan rakyat. Kita bisa kena tipu bahwa di masa mendatang ternyata apa yang dijanjikannya hanya omong kosong belaka. Ini mungkin terjadi karena kita tidak rasional dan jujur memilih seseorang yang kenyataannya bukan menjadi sosok pemimpin terbaik.

Sekarang, Pilpres 2009 adalah saat tepat untuk rakyat menentukan pilihan siapa yang tepat duduk di singgasana RI-1 dan RI-2 berdasarkan rasionalitasnya. Dengan mengedepankan rasionalitasnya, ini sebagai indikator pula bahwa bangsa ini telah semakin cerdas dalam berdemokrasi. Hari ini, marilah mencontreng dengan rasionalitas kita pada capres-cawapres demi Indonesia yang lebih baik.

Manajemen Lembaga Pengelola Zakat

2009-06-28T05:43:00.000-07:00

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tepatnya rukun ke 5, yang pastinya menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menjalankannya. Allah SWT melalui agama-Nya, yaitu dienul Islam, telah memerintahkan kepada kita agar melaksanakan kewajiban membayar zakat, sekaligus juga memerintahkan untuk mengelola zakat itu secara baik.

Zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia. Zakat tidak saja memiliki dimensi ketuhanan (habluminallah) tetapi zakat memiliki dimensi kemanusiaan (habluminannaas) yang sangat kuat. Zakat membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, yaitu: saling tolong-menolong antar sesama manusia, dibangun di atas nilai- nilai fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukan lah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, melainkan kehidupan dunia dan akhirat sama-sama menjadi tujuannya. Bagi Islam, zakat adalah tool pembangun umat manusia.

Dalam pembahasan zakat, biasanya diikatkan juga dengan infak dan shadaqah sehingga timbul istilah zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Tuntunan agar setiap umat Islam berzakat, infaq dan shadaqah telah banyak difirmankan oleh Allah dalam Al Quran. Ada beberapa ayat Alqur’an yang berisi perintah dan anjuran untuk berzakat, infaq dan shadaqah, yaitu: Surat Al Baqarah 245, 261-263, 271, dan 274, Al Hadiid 11 dan 18, Al Muzammiil 20, Ali Imran 134, Saba’ 39, dan At-Taghabun 16-17.

Tidak hanya itu, umat Islam juga diperintahkan Allah untuk mengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah. Pengelolaan ZIS wajib dilakukan agar dalam penarikan dan pendistribusiannya tepat sasaran dan sesuai dengan aqidah Islam. Adapun perintah untuk mengelola ZIS ini sejalan seperti apa yang difirmankan Allah dalam Surat At-Taubah 103 yang artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat iru kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesunguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.“

Potensi Zakat di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Penduduk Indonesia saat ini sekitar 230 juta orang. Persentase penduduk yang memeluk Islam adalah kurang lebih 85% dari total penduduk Indonesia. Jadi, jumlah penduduk muslim di Indonesia sekitar hampir 200 juta orang. Dengan jumlah penduduk muslim sebesar itu, tentu sangat berpeluang sekali kebermanfaatan zakat, infak dan shadaqah dalam upaya pembangunan bangsa secara umum dan upaya peningkatan kesejahteraan umat Islam secara khusus. Apalagi dengan naiknya pendapatan perkapita yang pada tahun 2008 telah mencapai $2400. Tentu potensi zakat sangatlah besar bagi bangsa Indonesia.

Melihat keadaan penduduk Indonesia yang demikian, zakat bisa menumbuhkan asa dan harapan yang besar bagi kelancaran pembangunan. Diperkirakan potensi zakat Indonesia tahun 2008 sebesar Rp 19 Triliun. Subhanallah! Angka itu pun belum termasuk dengan infaq, shadaqah dan wakaf. Jika digabung bahkan bisa mencapai angka fantastis sebesar ratusan triliunan rupiah. Potensi yang sangat besar ini jika termanfaatkan secara benar tentu akan bisa melepaskan bangsa ini dari jerat utang pembangunan yang malah memiskinkan rakyat. Jumlah zakat, infak, shadaqah dan wakaf yang terkumpul bahkan berpotensi menjadi sumber utama pembangunan bangsa setelah pajak.

Namun, pada realitas sekarang, jumlah zakat yang terkumpul secara nasional masih kurang dari 2,5 persen alias hanya sebesar Rp 900 miliar rupiah per tahun (Antara, 2/3/2009). Kenyataan ini berarti menunjukkan bahwa potensi zakat masihlah belum tergarap dengan maksimal. Namun, ini juga bisa berarti bahwa rendahnya nilai zakat adalah juga karena masih rendahnya kesadaran para muzakki (wajib mengeluakan zakat) menunaikan rukun zakat ini, terutama lewat lembaga pengelola zakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, potensi zakat untuk menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan penyejahteraan umat Islam masih sangat terbuka luas. Upaya penanaman kesadaran muzaki untuk berzakat di lembaga pengelola zakat harus terus intensif digalakkan. Di sisi lain lembaga pengelolaan zakat yang menampung dan mendistribusikan zakat juga harus diupayakan keberadaan dan fungsinya secara menyeluruh. Peran pendukung majunya pengelola zakat juga wajib menjadi pemikiran dan upaya bersama, baik itu dari pemerintah, ulama, lembaga zakat itu sendiri, masyarakat dan juga pihak-pihak lain yang terkait seperti IAI.

Namun, untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia, tidak hanya didasarkan pada pengertian istilah zakat semata. Zakat dalam Al-Quran memiliki dua pengertian. Zakat sebagai kata kerja diartikan membersihkan hati atau jiwa. Di lain pihak, zakat juga berarti tumbuh dan menumbuhkan, yang bisa diartikan sebaai menumbuhkan kemanusiaan. Jadi, dengan zakat, martabat seseorang yang rendah atau merosot karena kemiskinan dapat dinaikkan.

Yang terkait dengan potensi zakat untuk didayagunakan untuk kesejahteraan umat adalah pengertian yang kedua, yaitu sebagai penumbuh rasa kemanusiaan yang berkorelasi pada tool untuk menghilangkan kemiskinan. Namun, apakah pengertian itu secara otomatis akan menghilangkan kemiskinan? Bagaimana bisa terjadi? Jika seseorang itu miskin, lalu diberi zakat, sadaqah ataupun infaq, apa lantas ia akan terentas dengan sendirinya dari belenggu kemiskinan? Pertanyaan itu bisa mengarahkan bahwa sesungguhnya dalam pengentasan kemiskinan melalui zakat itu perlu penjelasan rasional, yaitu tidak semata-mata bersifat dogmatis bahwa zakat dalam perspektif agama langsung mengentaskan kemiskinan.

Upaya kajian dan pemikiran strategis untuk memunculkan langkah revolusioner terhadap pengentasan kemiskinan melalui zakat harus selalu digalakkan. Salah satu langkah strategis itu adalah dengan menggiatkan adanya lembaga pengelola zakat yang dikelola dengan cara yang bagus. Dalam lembaga pengelola zakat itu perlu ada manajemen yang baik dan sistematis sehingga memungkinkan tercapainya hakikat dari zakat itu sebagai pemberantas kemiskinan. Singkatnya, untuk mencerabut akar-akar kemiskinan demi lancarnya pembangunan bangsa, harus dicapai dengan lembaga pengelola zakat yang memiliki manajemen yang handal.

Badan/ Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia

Di Indonesia, terdapat dua bentuk kelembagaan pengelola zakat yang diakui oleh Pemerintah, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil zakat (lAZ). Kedua-duanya telah berada dalam payung hukum pemerintah, yaitu: UU no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI no 381 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dengan adanya payung hukum itu, maka keberadaan lembaga zakat sudah mendapat jaminan dan perlindungan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sekarang sudah banyak didirikan lembaga-lembaga Amil Zakat oleh organisasi-organisasi agama dan sosial-kemasyarakatan. Lembaga-lembaga itu seperti: LAZIS NU, Dompet Dhuafa Republika dan masih banyak lagi. Ini merupakan sebuah kondisi yang sangat bagus demi menciptakan pertumbuhan zakat sebagai alat pemberdayaan umat.

Namun, untuk mengelola zakat tentu tidaklah semudah hanya dengan mengumpulkan zakat, menyimpan lalu menyalurkan zakat-zakat dari para muzakki kepada para mustahik (penerima zakat). Cara seperti demikian merupakan cara yang terlalu sederhana, dan biasa sehingga kurang dapat mencapai apa yang menjadi hakikat zakat sebagai pembangun rasa kemanusiaan.

Oleh karena itu zakat perlu dikelola dengan mekanisme manajemen yang tersusun secara sistematis dan rapi. Organisasi/ lembaga penyalur zakat perlu manajemen yang bagus layaknya suatu badan usaha yang bergerak dalam bisnis. Namun, tetap saja berbeda konteksnya bagi organisasi penyalur zakat karena organisasi ini tidak berhak untuk bergerak dalam usaha yang menangguk profit. Dengan demikian, sistem manajerial dalam lembaga penyalur zakat beda dengan badan usaha pada umumnya. Sistem manajemen itu dapat dilihat secara umum lewat struktur organisasi pengelola zakat, yaitu:

Gambar Struktur Organisasi Pengelola Zakat

Dengan mencermati struktur tersebut, ini berarti lembaga pengelola zakat sudah seperti layaknya badan usaha yang memiliki struktur organisasi yang rapi. Lembaga pengelola zakat jika benar-benar menjalankan sistematika tersebut maka lembaga zakat adalah lembaga yang mengarah pada profesionalisme kerja. Profesionalisme itu sangatlah bagus sebagai sarana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menaruh zakatnya di lembaga-lembaga zakat ini. Zakat yang dapat dihimpun dari masyarakat pun kemudian akan bisa terkelola dan tersalurkan secara lebih tepat sasaran dalam upaya penciptaan kemaslahatan umat.

Penutup

Lembaga/Organisasi Pengelola Zakat sudah selayaknya berbenah diri menyesuaikan perkembangan zaman. Pengelolaan zakat harus dilakukan dengan mekanisme manajemen yang sistematis. Ini sangat penting agar zakat-zakat dari masyarakat tidak sertamerta hanya disalurkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan, akan tetapi perlu dikelola dan diimplementasikan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi umat Islam, misalkan sebagai modal kerja usaha dan pembangunan infrastruktur yang bisa termanfaatkan oleh banyak orang.

Pembentukan manajemen organisasi yang terstruktur juga akan mampu mendayagunakan potensi-potensi zakat yang belum tergali secara optimal dalam pemanfaatannya untuk pembangunan. Manajemen yang sistematis ini akan mengarahkan pada profesionalisme pada organisasi pengelola zakat. Akibatnya, masyarakat pun tidak akan ragu menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat ini.

Jika masyarakat sudah percaya pada lembaga pengelolaan zakat, maka diharapkan akan terjadi masifikasi aktivitas berzakat pada semua rakyat Indonesia. Potensi zakat yang mencapai triliunan rupiah ini pun akan terwadahi dalam lembaga pengelolaan zakat yang menjunjung tinggi profesionalitas. Pembangunan di Indonesia pun akan dapat semakin maju dan giat dengan adanya keintesifan masyarakat untuk berzakat lewat lembaga pengelola zakat. Zakat untuk pembangunan umat adalah sebuah urgensi yang harus segera dimanfaatkan.

Intelektualitas dan Budaya Literer

2009-06-16T05:36:00.001-07:00

Secara awam, mahasiswa selalu identik dengan sematan kelompok yang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi. Ini tidak salah karena kesempatan untuk memperoleh intelektualitas itu memang paling lapang dimiliki oleh para mahasiswa.

Kaum mahasiswa lah yang memiliki akses terluas untuk bercengkerama dengan hal-hal yang ilmiah. Dari aktivitas pembelajarannya di perguruan tinggi, mereka lah yang paling bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang terbangun atas teori dan asumsi. Kesempatan berinteraksi dengan akademisi dan pakar turut pula memperkokoh jiwa intelek mahasiswa. Ini lah yang menjadi alasan mengapa seseorang harus bangga ketika berhasil menyandang status mahasiswa karena terbukanya akses atas ilmu pengetahuan.

Tentunya sebuah kebanggaan tidak begitu saja ada tanpa adanya kewajiban yang menyertainya. Kebanggaan pasti berkorelasi pada tanggung jawab. Relasi yang dekat antara ilmu ini dengan tanggung jawabnya menelurkan sematan baru pada mahasiswa, yaitu sebagai agen perubahan. Tentu yang dimaksudkan sebagai perubahan ini adalah menjurus ke arah kemajuan bangsa yang beradab. Mahasiswa harus menanggung tanggung jawab yang besar atas kemajuan bangsanya karena di dadanya tersematkan sebutan agent of change, agen perubahan. Mahasiswa harus senantiasa mampu membawa bangsa ini lebih baik, lebih maju dan lebih bermartabat.

Pemahaman untuk menjadi kaum intelektual dan agen perubahan tentunya tidak datang langsung sekejap saja. Perlu proses dan pengalaman yang panjang. Sosok intelektual perlu diasah dengan pembelajaran terus menerus tanpa henti untuk pelakunya, yaitu dalam hal ini mahasiswa. Namun, apakah setiap mahasiswa sudah mengetahui secara pasti bagaimana cara membentuk sifat intelek itu.

Sayangnya, untuk mendapatkan nutrisi intelektualitas ini, para mahasiswa belum paham betul pada pintu masuk utamanya. Tidak semua mahasiswa mafhum bahwa budaya literer sejatinya adalah inti untuk membentuk intelektualitas-nya. Padahal, budaya literer ini secara sederhana adalah kebiasaan seseorang atau masyarakat dalam bidang baca dan tulis. Bagi mahasiswa yang merupakan agen perubahan, budaya literer tentu adalah kawan akrabnya, sahabat sejatinya. Intelektualitas dan wawasan luas pasti berkorelasi positif. Oleh karena itu pembelajaran mahasiswa dengan berakar pada literasi mutlak dilakukan.

Budaya literer mahasiswa secara umum mencakup tiga poin utama yaitu, budaya untuk membaca, berdiskusi dan menulis. Tiga poin ini harusnya berjalan dengan beriringan dan kait mengait agar pembelajaran mahasiswa dapat dilaksanakan secara komprehensif, tidak terpisah-pisah atau parsial.

Untuk menggambarkan alur budaya literer ini mungkin bisa dijelaskan pada pemahaman masing-masing poinnya. Pertama, budaya literer dibangun berlandasakan budaya membaca. Tentunya, seorang mahasiswa agar bisa mengetahui suatu masalah adalah bermula dari membaca. Budaya membaca pada mahasiswa dan masyarakat Indonesia memang belumlah seintensif negara maju. Padahal, fasilitas insfrastruktur baca yang disediakan kampus dan pemerintah sudah lumayan banyak. Oleh karena itu, perlu gerakan masif untuk menggalakkan kesadaran budaya baca ini.

Berikutnya adalah budaya diskusi. Diskusi memang adalah budaya lisan, tetapi keberadaan diskusi ini mau tidak mau akan mendorong kita untuk membaca buku lebih banyak demi menunjang materi dan pengetahuan atas diskusi itu. Akhirnya budaya baca mahasiswa pun bisa terangkat jikalau budaya diskusi mahasiswa menjamur di kampus.

Poin terakhir adalah budaya menulis. Jujur saja, inilah yang paling memprihatinkan dari mahasiswa Indonesia dan mungkin juga di FEB UGM ini. Hasrat mahasiswa menuliskan ide pikiran selain berhamba untuk tugas masihlah rendah. Padahal, kemajuan peradaban suatu bangsa dapat tercapai karena masyarakatnya gemar untuk menggoreskan buah pikirannya dalam bentuk tulisan. Pikiran yang terekam dalam tulisan akan abadi sepanjang zaman. Nah, mahasiswa sebagai agen perubahan tentu harus menjadi inisiator tradisi menulis ini.

Harapannya, melihat dunia dewasa ini yang semakin kompetitif, tentu dibutuhkan upaya untuk memenangi persaingan global ini. Syarat utama agar suatu negara bisa menang adalah kemampuan masyarakatnya untuk berliterasi diperkuat. Pun juga dengan mahasiswanya. Sebagai agen perubahan yang intelek, sudah sepantasnya budaya literer ini secara masif dibudayakan oleh mahasiswa. Demi indonesia yang lebih beradab, kaum mahasiswa harus lapar membaca, gencar berdiskusi dan gemar menulis.

Abdi Rakyat yang Abai

2009-06-03T18:03:00.000-07:00

Sosok pemimpin bangsa yang ideal adalah pemimpin yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam pengabdian hidupnya, di atas kepentingan lainnya. Tak peduli dirinya sedang dirundung berbagai urusan, rakyat tetaplah harus dinomorsatukan. Terlebih negeri ini adalah negeri demokrasi. Dari rakyatlah mereka berasal, tentu juga untuk rakyat lah mereka mengabdi. Harusnya bagi para pemimpin negeri ini, berfokus untuk mengurusi kepentingan 230 juta penduduknya adalah sebuah keniscayaan yang mutlak.

Dan sekarang, masa kampanye untuk Pilpres pun telah dimulai per 2 Juni kemarin. Masa ini pun tepat untuk dijadikan sebagai ujian final pemimpin kita untuk membuktikan siapa saja yang lolos sebagai abdi rakyat selama ini.

Melihat realita, tercatat dua orang pemimpin petahana negeri ini, yaitu SBY dan Jusuf Kalla masing-masing maju ke kancah pemilihan Presiden. Kemudian pencalonan ini menghasilkan multiplier effect berupa masuknya menteri-menteri dalam tim sukses mereka. Tercatat ada 12 menteri yang ikut sebagai tim kampanye nasional Pilpres. Mencengangkan, dari 34 menteri kabinet Indonesia bersatu, ternyata sepertiganya harus ‘dipinjam’ untuk mensukseskan capres jagoan parpolnya.

Dapat dibayangkan, jika pemimpin-pemimpin itu sedang asyik melaksanakan kampanyenya, mereka pasti dengan senang hati menanggalkan sejenak jabatannya sebagai pengabdi rakyat. Mereka beralih fungsi menjadi pengabdi partai atau capres. Mereka lebih berkomitmen pada kepentingan yang berlandaskan pada ‘permainan’ parpol ini. Komitmen dasar untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat saat mereka dulu terpilih menjadi pemimpin pun kini harus termarjinalkan.

Belum terlampau jauh memasuki masa kampanye, sudah ada bukti yang mempertanyakan pengabdian kepada rakyat. Kasus ‘pelecehan’ atas kedaulatan batas negara oleh Malaysia yang terjadi berulangkali tidak digubris para pemimpin secara bijak dan cekatan. Belum lagi kasus Manohara yang merendahkan martabat bangsa ini oleh Malaysia juga, dibiarkan sebagai angin lalu saja. Lantas, di manakah tindakan dari pemimpin negeri ini? Mungkin mereka terlampau khusyuk dalam menyiapkan amunisi untuk Pilpres besok.

Menurut hemat penulis, kondisi seperti ini adalah cerminan buruk para pemimpin negeri ini yang dengan mudah lupa ingatan pada kepentingan rakyat. Para pemimpin masih bertradisi harus ‘pekewuh’ menjunjung tinggi kepentingan partai atau capresnya. Kepentingan pribadi atau partainya telah diletakkan di atas mengalahkan kepentingan rakyat.

Pun, harus diakui saat ini ada juga kecenderungan pemimpin berupaya untuk melanggengkan atau meneruskan kekuasaan yang telah ia nikmati. Oleh karena itu, wajar jika sekarang banyaknya menteri yang ‘jagongan’ menjadi tim kampanye adalah bagian dari pelanggengan seperti itu. Ini secara langsung memperlihatkan ihwal buruk dari pemimpin-pemimpin kita untuk menduduki jabatannya.

Sedari dulu, mereka ternyata hanya berorientasi pada jabatan yang menggiurkan, bukan sebagai bentuk pengabdian kepada rakyat. Masa akhir jabatan tidak ditorehkan dengan upaya keras mewujudkan cita-cita yag belum tercapai, tetapi malah dengan membaktikan jabatannya untuk nafsu pribadi atau kelompoknya. Pemimpin pengabdi rakyat pun masih sebagai fatamorgana bagi negeri ini.

Segera Tuntaskan Sengketa Batas Ambalat

2009-06-03T05:29:00.000-07:00

Tak bisa dimungkiri, beberapa waktu lalu, kasus Ambalat berhasil memerahkan telinga rakyat Indonesia. Banyak pihak yang gemas atas perilaku provokatif Malaysia yang berulang kali dan seenaknya saja melanggar masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia tanpa izin. Bahkan, sempat ada yang terpancing dengan mengeluarkan wacana bahwa pelanggaran itu harus ditindak tegas melalui serangan militer ke kapal penyusup itu. Mungkin, cara itu perlu dilakukan untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan yang tak bisa diremehkan oleh Malaysia.

Namun, sebelum terjadi masalah yang lebih serius dan frontal mengarah pada benturan fisik, akhirnya kedua negara sepakat untuk mendinginkan suasana dengan berkomunikasi damai secara intensif melalui pejabat militer dua negara tersebut, Setidaknya, ‘pertengkaran’ antara dua saudara ini pun dalam satu hal dapat terselesaikan untuk sementara. Walaupun, pada hal-hal lain masih terdapat banyak masalah yang rentan menganggu hubungan antar kedua negara ini

Penyelesaian damai dengan komunikasi yang diinisiasi oleh pejabat dua negara itu memang sungguh baik. Namun, penyelesaian seperti itu hanyalah sebuah upaya insidental yang meredakan api gejolak untuk sesaat saja. Bahkan, bisa dikatakan seolah hanya berguna untuk menunda masalah supaya saat ini tidak menjadi besar.

Berkaca pada pengalaman historis, komunikasi seperti itu tidak lah akan tahan lama jika tidak dibarengi dengan kesepakatan yang lebih lanjut atas kasus ini. Di masa depan, kasus pelanggaran dan sengketa perbatasan dengan Malaysia akan terjadi lagi jika kita tidak segera menuntaskannya

Jika ditilik dari pokok masalahnya, kasus Ambalat bisa terjadi karena adanya penafsiran yang berbeda terkait batas kedaulatan masing-masing negara di Blok Ambalat. Penafsiran yang berbeda ini menjadikan kapal-kapal tentara diraja Malaysia menganggap bahwa mereka masih di wilayahnya. Walaupun demikian, secara hukum internasional, wilayah itu adalah sahih milik Indonesia. Sejatinya, tidak adanya kesepahaman yang padu atas landasan hukum batas negara masing-masing itu menjadikan konflik seperti ini seringkali terjadi.

Oleh karena itu, dilihat urgensi kasus ini, maka pembicaraan terkait upaya abadi penyelesaian kasus Ambalat harus segera dilakukan. Pemerintah tidak harus menunggu terpilihnya presiden periode 2009-2014 untuk menuntaskan masalah ini. Mulai dari sekarang digagas adalah upaya yang lebih baik. Bukankah kedaulatan sebuah negara adalah harga mati yang harus segera diperjuangkan. Sebagai bangsa yang berdaulat tentu kita tidak akan rela bagian wilayahnya direbut oleh pihak asing, meskipun hanya sejengkal tanah.

Pemerintah RI harus segera melakukan pembicaraan serius terkait perbatasan khususnya Blok Ambalat dengan Pemerintah Malaysia. Dalam membahas pembicaraan itu juga harus diperkuat bukti yang memastikan wilayah itu sahih milik NKRI. Ini tentu untuk menghindari terulangnya kasus Sipadan-Ligitan yang ‘terpaksa’ masuk ke wilayah Malaysia. Kita harus serius mempertahankan keutuhan NKRI ini karena hilangnya salah satu wilayah kita berarti adalah hilangnya harga diri bangsa ini. Pemerintah, serius dan segeralah menjadikan Ambalat sebagai wilayah abadi NKRI!

Fokus Memilih Visi untuk Lebih Baik

2009-05-23T19:05:00.000-07:00

Tiga pasangan capres dan cawapres telah terpilih sebagai kandidat yang berhak bertarung dalam Pilpres 2009 mendatang. Mereka adalah SBY-Boediono, JK-Wiranto dan Mega-Prabowo. Ada kesamaan yang bisa ditarik benang merahnya mengenai pencalonan mereka, yaitu sama-sama dibangun atas fondasi koalisi partai.

Memang, ada perbedaan menjulang ketika membandingkan cawapres yang dipilih SBY dengan yang lain. Boediono dipiilih tidak berasal dari latar belakang partai. Akan tetapi, SBY-Boediono didukung oleh koalisi PD, PKB, PKS, PPP dan PAN dan ini cukup menjustifikasi bahwa pasangan tersebut tetap berbasiskan koalisi partai.

Kisah akrobatik tentang bagaimana terbentuknya koalisi yang mengusung capres-cawapres tersebut harusnya cukup diungkapkan kemarin. Cukup muak sudah kita membicarakan pasangan-pasangan itu terbentuk tidak berlandaskan pada platform programnya, melainkan hubungan transaksional yang berbasis profit. Alhasil, saat ini alangkah lebih bijak rakyat berfokus pada visi dan misi yang diusung oleh para capres-cawapres tersebut. Visi dan misi lah yang akan lebih berpengaruh dalam menyejahterakan rakyat selama 5 tahun ke depan ketimbang konstruksi koalisi yang hanya menyejahterakan partai-partai politik saja.

Namun berbicara mengenai visi dan misi kandidat, kita tentu perlu berkaca pada pengalaman pemilu legislatif kemarin dimana visi dan misi yang diusung adalah bagian dari pencitraan ‘busuk’ para pesertanya. Visi dan misi kemarin kebanyakan mendendangkan suara penyejahteraan rakyat, tetapi itu seolah hanya menjadi bagian dari politik dagang sapi saja. Ramai-ramai mengusung visi kemakmuran rakyat tetapi visi itu ‘diperkosa’ untuk memuaskan nafsu keterpilihan. Tentu, itu suatu pembohongan terkutuk pada rakyat.

Pengalaman pileg ini lah yang seharusnya kita perhatikan dan jadikan dasar dalam mempersiapkan Pilpres mendatang. Kita wajib sadar bahwa visi dan misi yang diusung bukan semata-mata sebagai balutan pencitraan capres-cawapres kepada calon konstituennya. Orang yang memimpin negeri ini haruslah nyata seorang visioner dan berkredibilitas memimpin rakyat. Ingat, Indonesia adalah sebuah negara besar yang berpopulasi lebih dari 220 juta jiwa. Pemimpin negeri ini harus bisa mengakomodasi segala kepentingan seluruh rakyatnya demi kesejahteraan Indonesia.

Menurut hemat penulis, ketiga pasangan capres-cawapres telah memiliki kapabilitas yang diperlukan untuk memimpin negeri ini. Masing-masing adalah sosok hebat yang telah mumpuni memimpin banyak orang. Selain itu, cukup melegakan bahwa visi dan misi yang diusung para kandidat secara garis besar menawarkan sesuatu yang berbeda-beda.

SBY-Boediono berfokus pada penciptaan pemerintahan yang stabil dan amanah terhadap rakyat. Mega-Prabowo mengusung platform pemerintah yang berbasiskan ekonomi kerakyatan. Dan, JK-Wiranto menjanjikan untuk menjadikan pemerintahan yang cepat, tanggap dan revolusioner dalam penyejahteraan rakyat.

Pilihan tetap ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang berhak menentukan siapa yang paling pantas menduduki kursi RI-1 dan RI-2. Analisis lah visi dan misi yang diusung secara cerdas dan jatuhkan lah pilihan secara bijak kepada pemimpin yang mampu mengantarkan negeri ini ke arah lebih baik. Saatnya rakyat terfokus pada visi-misi yang diusung demi Indonesia yang lebih baik.

Kembali Kencangkan Ikat Pinggang Berantas Korupsi

2009-05-09T17:09:00.000-07:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berkabung. Bukan lantaran tak bisa menangkap koruptor, tetapi karena institusi yang setahun terakhir ini bersinar, mendadak meredup sejenak karena tergerogoti dari dalam. Tak tanggung-tanggung, sang ketua komisi, Antasari Azhar (AA) diduga terlibat kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, direktur PT Putra Rajawali Banjaran. Memang ini bukan sebuah kemunduran dalam pemberantasan korupsi, tetapi kasus ini sudah cukup untuk menghantam keras citra baik institusi ini sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di indonesia.

Ada kekhawatiran kasus pribadi Antasari ini banyak dimanfaatkan para ‘komplotan’ koruptor untuk mengalihkan isu korupsi. Para koruptor itu secara sporadis ramai-ramai ‘berteriak’ bahwa KPK telah cacat karena ketuanya saja tersangkut kasus hukum. Tujuannya adalah menjuruskan masyarakat untuk menurunkan kepercayaannya atas kinerja KPK. Jika dibiarkan berlama-lama, ini sinyal buruk bagi KPK.

Untung saja, pemerintah segera cekatan bertindak atas kasus ini. Presiden SBY belum lama ini langsung menonaktifkan AA sebagai ketua KPK. Tindakan ‘penyelamatan’ ini ternyata berefek bagus bagi kontinuitas pekerjaan KPK. KPK bisa terfokus lagi pada tugas-tugasnya melawan korupsi. Afirmasi ini juga menghilangkan keraguan publik pada konsistensi KPK dalam memberangus korupsi di Indonesia.

Kini, KPK pasca-AA tetaplah sebagai tim yang solid dan kuat. AA hanyalah satu bagian saja, sedangkan KPK adalah aspek yang jauh lebih besar dibandingkan perorangan, sekalipun ia ketuanya. Masih ada empat pimpinan lainnya dan ratusan pegawai di institusi ini yang tetap bersetia berada di garis depan pemberantasan korupsi. Malahan, banyak pihak optimis, KPK tanpa AA akan menjadi lebih ‘garang’ menangkap koruptor karena selama ini AA dipandang batu sandungan dalam penyelesaian perkara korupsi seperti dalam kasus aliran dana BLBI.

KPK baru ini harus secepatnya kembali mengencangkan ikat pinggang untuk memerangi korupsi yang merajalela di negeri ini. Ribuan kasus korupsi yang merugikan negara masih menunggu untuk diungkapkan. Masih banyak kasus penggelapan uang rakyat yang tertunda selama AA menjadi ‘bos’ KPK belum diselesaikan secara tuntas. Dan, masih merebak pula upaya tebang pilih dan nuansa politis dalam pemberantasan korupsi di negeri ini yang menguntungkan koruptor dan segelintir pihak. Wajar, KPK baru ini sangat diharapkan dapat berakselerasi dalam penuntasan perkara-perkara korupsi yang ada.

Era baru KPK yang lebih ‘bermusuhan’ dengan korupsi telah dimulai. Tentu, KPK tak akan bisa berjuang sendirian untuk memberantas korupsi tanpa adanya dukungan berbagai pihak. KPK bukanlah satu-satunya lembaga yang harus bertanggung jawab membebaskan Indonesia dari korupsi. Bantuan dari LSM-LSM yang konsen terhadap korupsi sangat dibutuhkan dalam kaitannya sebagai penopang data investigasi kasus-kasus korupsi.

Selain itu, peran serta semua masyarakat selalu dinantikan untuk menyuarakan fakta-fakta korupsi kepada KPK. Tanpa adanya laporan masyarakat, tentu upaya KPK sangatlah minim dibandingkan dengan melimpahnya kasus korupsi di Indonesia. Terakhir, masyarakat pun harus selalu proaktif menghindari tindakan korupsi. Jika semua masyarakat sadar atas korupsi, korupsi pun akan tercerabut dari kultur bangsa ini. Indonesia pun terbebas dari korupsi.

Anggaran!

2009-05-08T17:28:00.000-07:00

Membuat sebuah program tak sahih tanpa menyusun anggarannya. Anggaran yang tersusun merupakan perwujudan dari berapa dana yang dibutuhkan untuk membiayai suatu program agar bisa berjalan. Program tanpa anggaran adalah imaji tak terimplementasi. Anggaran adalah katalisator inti terselenggaranya program yang telah dirancang sedemikian rupa oleh penggagasnya untuk mencapai suatu tujuan.

Anggaran bisa juga merupakan kontrol untuk memastikan suatu program terlaksana dengan baik. Program yang baik adalah yang tepat sasaran sesuai tujuannya dengan menggunakan dana yang telah dianggarkan.

Suatu negara, organisasi, perusahaan ataupun kumpulan manusia lainnya yang memiliki tujuan adalah entitas yang memiliki program dan mengimplementasikan programnya itu dengan anggaran sebagai patokannya. Sebaik apapun program yang telah dibuat tapi tanpa dana anggaran yang memadai, hasil yang dicapai tentu tidak akan optimal. Yang terjadi mungkin implementasi program sebatas pada capaian minimumnya. Namun, ada kalanya program mampu terlaksana secara efektif dengan menggunakan dana yang lebih minim dari anggarannya karena program dilaksanakan secara ‘mati-matian’ memampatkan dana yang ada. Atau bisa juga karena anggarannya telah di-markup terlebih dulu sebagai pengantisipasian di awal.

Suatu negara telah lazim mengkorelasikan program dan anggarannya lewat APBN-nya. Setiap tahun selalu disusun RAPBN yang kemudian bisa disahkan menjadi APBN untuk mendanai program-program pemerintah. Program dan anggaran negara dalam APBN merupakan kesatuan yang terintegrasi. Ini sebuah contoh awam sebuah program dan anggaran terkoneksi.

Pun, di dalam organisasi kemahasiswaan yang merupakan wadah para mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan intelektualitasnya di berbagai bidang sesuai minatnya, program dan anggaran adalah ibarat aur dengan tebing, tak terpisahkan. Program-program organisasi bisa terimplementasikan jika ada pula anggaran yang menyertainya. Memang, anggaran untuk organisasi adalah contoh yang sederhana dan mudah jika dibandingkan dengan anggaran negara (APBN) ataupun anggaran korporasi bisnis. Namun, ini sebuah pengejahwantahan dari upaya pembelajaran mahasiswa melalui organisasi itu sehingga tak menuntut program yang rumit ataupun anggaran yang megah.

Bersetia pada landasan pokok organisasi, setiap tahun organisasi kemahasiswaan selalu berganti kepengurusannya dan mungkin pula program-programnya sesuai inisiatif pengurusnya. Kemudian, ini menghasilkan akselerasi bagus dari organisasi kemahasiswaan yang setiap tahun semakin meningkat kuantitas dan kualitas program-programnya. Ini suatu pertanda bahwa fungsi aktualitas diri dan pembelajaran mahasiswa di dalam organisasi kemahasiswaan telah terjadi.

Dalam organisasi kemahasiswaan, anggaran pun menyesuaikan dengan programnya karena programnya dulu yang disusun baru kemudian anggarannya. Secara internal, anggaran memfasilitasi program-program yang ingin dan akan dilakukan oleh pelaku organisasi, yaitu mahasiswa-mahasiwa anggotanya. Secara eksternal, anggaran merupakan pengakuan dari eksistensi bahwa organisasi ‘masih’ ada.

Sumber dana pada anggaran organisasi kemahasiswaan adalah sebagian berasal dari pihak fakultas berupa DPP/SPP dan FOKOMA, dan sebagian lainnya diusahakan secara mandiri oleh pengurus dan anggota organisasi tersebut. Namun, terdapat beberapa organisasi yang menggantungkan sebagian besar pogram kerjanya pada dana fakultas. Ini kemudian menjelaskan bahwa kekuasaan pendanaan sesungguhnya adalah ada pada pihak fakultas dan itu umum terjadi pada setiap organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas di manapun berada. Kekuasaan itu bukan berarti sebagai absolutisme ‘perintah’ fakultas pada program kerja organisasi mahasiswa, tetapi pada kuasa penggelontoran dana.

Dalam kaidah DPP/SPP, anggaran yang dibuat tidak terbatas pada kuota, tetapi disesuaikan dengan besaran wajar biaya yang dibutuhkan organisasi untuk menjalankan program-programnya secara berkualitas. Sebaliknya, dalam kaidah FOKOMA, dana yang didapat setiap organisasi berbasiskan pada analisis kelayakan suatu program untuk didanai oleh dana FOKOMA. Pembagian dua sumber dana itu telah dibahas beberapa bulan yang lalu dan semua organisasi telah mendapat bagiannya tersendiri.

Sayangnya, beberapa waktu lalu, sebuah berita tak menggembirakan datang pada semua organisasi mahasiswa. Dana DPP/SPP disunat oleh fakultas! Ini bak halilintar di siang bolong karena sebelumnya telah disanggupi dan tidak ada indikasi yang mengarah pada pemotongan dana DPP/SPP. Penulis, yang diamanahkan sebagai pemimpin di suatu lembaga khusus (LK) pun terkejut dan harus memutar otak untuk memperlakukan masalah ini. Penyesuaian pun harus dilakukan pada internal organisasi menghadapi ‘absolutisme’ pemotongan anggaran ini. Beberapa pos pun anggarannya harus terkorbankan sebagai tumbal atas ketidakkuasanya organisasi mahasiswa mencegah pemotongan anggaran. Saya rasa semua insan organisasi kemahasiswaan pun kelabakan dan kecewa menghadapi ‘sunatan massal’ ini.

Tak berdayanya kuasa atas dana memang potret organisasi mahasiswa yang tak mungkin bisa mandiri dalam segi dana. Andaikan pun bisa mandiri sendiri, ini bukan sebagai berita yang membanggakan bagi sebuah organisasi kemahasiswaan. Masalah legitimasi atas organisasi menjadi akar pokok organisasi tidak berdaya dalam hal kemandirian. Anggaran dari dana fakultas adalah instrumen dari legitimasi. Organisasi kemahsiswaan yang terlegitimasi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM adalah organisasi yang mendapat suntikan dana DPP/SPP dari pihak fakultas.

Sebenarnya, pemotongan ini dapat saja dihindari jika pada waktu awal penyusunan anggaran, pihak fakultas telah menetapkan besar kemampuannya dalam penyediaan DPP/SPP untuk organisasi kemahasiswaan. Komunikasi dengan semua organisasi kemahasiswaaan juga harus terbuka luas dan transparan tidak sebatas pada perwakilan mahasiswa saja, misalkan publikasi RKAT di website. Selain itu, persepsi yang salah atas organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan juga harusnya dihindari oleh dekanat yang baru. Kegiatan kemahsiswaan tidak identik dengan kegiatan organisasi kemahsiswaan karena bisa saja mahasiswa yang tak tergabung dalam organisasi kemahasiswaan melakukan kegiatannya dengan mengatasnamakan FEB. Jika itu dipenuhi, seharusnya tak akan terjadi miskomunikasi terkait anggaran seperti ini yang mengganggu program-program organisasi kemahasiswaan.

Sejumput Cerita Jurnalisme Warga

2009-05-07T18:09:00.000-07:00

Tak bisa dipungkiri, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi berefek gigantik pada bagaimana suatu berita timbul dan menyebar dari satu pihak kepada pihak lain. Masyarakat di suatu tempat mampu secara cepat dan tepat mendapatkan informasi dari masyarakat lain sekalipun terpisah jarak yang jauh. Pun, suatu masyarakat dapat dengan cekatan menyebarkan informasi dalam hitungan detik berdiaspora ke seluruh dunia. Kenyataan ini semakin ‘menggila’ apalagi setelah akses internet bisa dengan mudah dan murah kita peroleh.

Perubahan fenomenal ini memproduksi perubahan pula pada bidang jurnalistik. Lompatan besar pada bidang informasi melahirkan percabangan baru pada jurnalisme. Adalah jurnalisme warga atau citizen journalism yang menjadi ranting baru pada pohon jurnalisme sebagai resultan dari kemajuan informasi. Sesuai dengan namanya, jurnalisme warga adalah jurnalisme yang timbul karena inisiasi aktif dari warga masyarakat. Menurut Shayne Bowman dan Chris Willis, jurnalisme warga adalah kegiatan atau tindakan warga memainkan peran aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisis dan penyebaran berita dan informasi.

Salah satu ide awal jurnalisme warga adalah setiap orang tanpa latar belakang jurnalistik pun mampu menyampaikan fakta berita kepada khalayak ramai. Ini berangkat dari kenyataan seorang wartawan yang tidak selalu dapat hadir dan berkemungkinan telat dalam sebuah momen peristiwa, kecuali ia partisipan, ketimbang warga yang melihat dan merasakannya secara langsung. Di sini, warga yang merasakan momen secara langsung pasti lebih cepat dan akurat menjadi pewarta informasi dibanding wartawan yang mungkin mengutip dari sumber pelaku kejadian atau mendapat informasi belakangan. Seperti halnya hakikat informasi, semakin cepat informasi diungkapkan, semakin tinggi nilai informasi tersebut untuk diterima khalayak luas.

Tak ada yang sangsi ketika kasus teror bom Mumbay, India beberapa tahun lalu bisa tersebar secara cepat ke seluruh dunia dalam hitungan kurang dari sepuluh menit. Ini berkat informasi yang berpokok dari jurnalisme warga. Ada seorang profesor Harvard yang dengan cepat menginformasikan perristiwa terorisme ke masyarakat luas lewat tulisan di blog pribadinya, sesaat setelah teroris menyerang dan menguasai hotel tempat ia berada saat itu. Wartawan dan jurnalis mainstream baru datang berjeda 1 jam kemudian. Hebatnya, profesor itu yang juga sebagai sandera teroris, memberitakan secara real-time tentang bagaimana kondisi yang dialaminya dari dalam hotel itu. Wartawan domestik dan internasional yang datang langsung ke tempat kejadian hanya dapat memberitakan dari luar gedung dan dari jarak yang cukup jauh karena terblokade polisi.

Tak bisa dipungkiri, jurnalisme warga kini tumbuh bak cendawan di musim hujan beriringan dengan semakin luasnya jaringan internet ke seluruh penjuru dunia. Peralatan dan gadget yang mempermudah dan mempercepat koneksi seseorang dengan internet dimanapun dan kapanpun ia berada kian hari kian variatif dan canggih. Arus komunikasi dan informasi pun menjadi tak berjarak dan berjeda lagi. Secara otomatis, pun jurnalisme warga bergerak dan berakselerasi dengan percepatan luar biasa. Semua orang telah secara bebas mewartakan apa yang dialaminya, disukainya, dibencinya maupun diinginkannya kepada publik.

Tak ayal, kontroversi atas jurnalisme warga, terutama atas kesahihan informasi yang diwartakan, menjadi bahan perbincangan serius yang menyeruak pada kalangan jurnalis profesional. Jurnalis beranggapan bahwa kaidah dalam penginformasian berita yang baik dan benar harus sesuai dengan teknik dan kode etik reportase berita. Ini lah yang tidak bisa dipenuhi oleh setiap jurnalis warga. Tentunya, kredibilitas berita yang buruk dari jurnalisme warga dapat merusak citra jurnalistik secara keseluruhan yang selama ini telah dibangun para jurnalis profesional.

Selain itu, jurnalisme warga rawan sekali dimanfaatkan sebagai cara untuk memfitnah ataupun mendiskreditkan pihak lain secara tidak bertanggung jawab. Atau juga bisa merupakan pencitraan fiktif yang berlebihan kepada atau oleh suatu pihak dengan bertopeng maksud tertentu . Kerentanan ini menjadikan jurnalisme warga identik dengan ketidaksesuaian dengan fakta yang terjadi dan tindakan yang manipulatif. Akhirnya, ini mendorong banyak pihak berdebat untuk merumuskan kembali apa itu jurnalisme warga.

Namun, menurut hemat penulis, jurnalisme warga tetaplah sebagai langkah positif dalam bidang jurnalistik. Kontroversi yang ada bisa dieliminasi dengan melakukan cross-check dengan berita-berita yang mengangkat isu terkait. Biasanya dalam jurnalisme warga, tak hanya seseorang yang mewartakan suatu peristiwa. Inilah yang bisa menjadi check and balance dari suatu berita yang dihasilkan dari jurnalisme warga. Ketidakbenaran berita dapat dicegah dengan melandasi pada berita yang telah terverifikasi oleh pewarta lainnya.

Jurnalisme warga berpeluang luas untuk tumbuh subur di semua kalangan. Konsep yang mudah, bebas dan fleksibel menstimulus setiap orang memberitakan apa yang ia lihat, alami, rasakan dan inginkan. Timbul lah tulisan-tulisan warga berbasiskan jurnalisme warga pada websites maupun blog pribadinya. Kini menjadi semacam kegandrungan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ranah jurnalisme warga pada blog atau website pribadinya, tidak ‘melulu’ bercerita berupa curahan hati saja. Bagusnya, informasi yang diutarakan pun memiliki kekuatan yang informatif bagi khalayak ramai selayaknya informasi dari media mainstream .

Kemudian lahirlah berbagai media yang memfasilitasi jurnalisme warga. Situs ohmynews.com dari Korea Selatan merupakan situs terbesar dan terkenal yang memfasilitasi besarnya kekuatan dari jurnalisme warga ini. Situs tersebut hidup dari tulisan-tulisan kontributor bebas yang menyebar tak terikat dari seluruh penjuru dunia. Pun, jurnalisme warga telah berhasil ‘memaksa’ media mainstream untuk memasukkan jurnalisme warga sebagai bagian dari hegemoninya dalam pemberitaan informasi. Contohnya, KOMPAS menyediakan ruang luas bagi jurnalisme warga dengan porsi khusus di situsnya. Begitu juga dengan media-media lainnya, baik dalam negeri seperti Media Indonesia.com maupun internasional seperti CNN dengan iReport.org, yang telah ‘terbuka’ dengan jurnalisme warga walaupun masih terbatas.

Sekarang kaitannya dengan mahasiswa, akselerasi jurnalisme warga pun mestinya tak bisa menafikan terhadap eksistensi mahasiswa. Jurnalisme warga adalah bejana dan jalan untuk semangat dan harapan baru atas intelektualitas yang selama ini kuat melekat pada diri mahasiswa. Jurnalisme warga juga memberikan peluang atas sarana mahasiswa untuk berinteraksi dalam realita. Kenyataan ini tak terlepas sebagai buah ‘dukungan’ dari kampus dengan fasilitas-fasilitasnya yang sarat dengan teknologi informasi. Akses yang luar biasa terhadap internet di lingkungan kampus tentu sangat berguna demi mendukung setiap mahasiswa untuk ikut serta dalam jurnalisme warga.

Tidak ada alasan yang memberatkan lagi bagi mahasiswa untuk mengekspresikan keintelektualitasnya dalam ranah maya. Kini tidak zamannya lagi mahasiswa hanya menjadi konsumen informasi, tetapi kini wajib berposisi sebagai produsen informasi. Jurnalisme warga dalam tatanan mahasiswa layak sekali untuk dilaksanakan karena pula sebagai senjata untuk menerobos celah-celah pengekangan penguasa. Jurnalisme warga di dunia maya merupakan ruang yang sangat terbuka bagi mahasiswa untuk tetap bersetia dengan nalar kritisnya dalam mencermati segala fakta. Kita pun sebagai mahasiswa tak percuma lagi diperdaya oleh informasi, yaitu dengan menjadi partisipan aktif dalam jurnalisme warga. Mau kah mahasiswa aktif berjurnalisme warga?

Bukan Sekedar Sekolah Gratis

2009-05-07T18:02:00.000-07:00

Seperti lazimnya kebiasaan bangsa ini yang jago mengaitkan suatu momen dengan problem, sekarang pun dijadikan sebagai momentum paling tepat untuk membicarakan masalah-masalah pendidikan di negeri ini, ‘mumpung’ bertepatan dengan euforia Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei lalu. Apalagi kian menarik, jika ranah pendidikan dikoneksikan dengan dunia politik yang sedang panas-panasnya bergulir isu koalisi parpol untuk mengusung capres dan cawapresnya. Akhirnya, benang merah yang dapat ditarik adalah mengenai apa visi-misi capres dan cawapres dalam bidang pendidikan.

Namun, pertanyaannya kini adalah adakah capres dan cawapres yang telah bergelora mengusung peningkatan kualitas pendidikan Indonesia dalam lembar visi-misinya? Menurut pendapat penulis pribadi, jawabannya adalah belum ada. Ironis tentunya ketika upaya masyarakat yang tak kenal menyerah menuntut perbaikan kualitas pendidikan nasional ternyata tidak digubris oleh parpol ‘wakil’ mereka.

Penulis pun beretorika tidak diacuhkannya isu pendidikan adalah karena para elit parpol egois lebih sibuk sendiri-sendiri membangun koalisi demi maju ke Pilpres Juli nanti. Baik Blok S, Blok J, Blok M maupun blok-blok lainnya belum dan mungkin saja tidak membahas isu rendahnya kualitas pendidikan karena egoisme politik-sentrisme mereka.

Pun, mungkin sama saja, kalaupun pasangan capres dan cawapres sudah terbentuk dan kemudian menyuarakan perbaikan pendidikan Indonesia, sepertinya masyarakat sudah paham dan memprediksikan tidak akan ada wacana dan gagasan baru terkait pendidikan Indonesia. Mereka mungkin hanya mengobral janji-janji mengenai bagaimana menghabiskan dana 20% APBN tanpa bervisi menjadikan pendidikan Indonesia maju dan berdaya saing pada percaturan global. Yang timbul kemudian adalah apatisme masyarakat dalam mencermati visi-misi pendidikan oleh capres. Itu percuma saja tentunya.

Bukannya pesimis bahwa pendidikan negeri ini tidak bisa beranjak dari keterpurukkan, tetapi dilihat dari tendensi bahwa semua kandidat akan memprioritaskan program gratis pendidikan dasar tanpa memperhitungkan peningkatan kualitasnya, mungkin wajah pendidikan kita tetaplah stagnan tanpa berakselerasi. Capres dan cawapres kita masih bisu untuk membuat sistem pendidikan yang berkualitas tinggi sekaligus terjangkau.

Alokasi 20% dana APBN 2009 sebesar Rp 224 triliun masih berupa hanya sebatas penjelmaan penetapan janji konstitusi. Tak ada program nyata untuk membuat pendidikan yang mencerdaskan dan memerdekakan rakyat dari penderitaan. Yang ada malahan pendidikan yang dikomoditaskan selayaknya barang yang dijual di pasar. Akibatnya pendidikan pun mahal dan pendidikan yang berkualitas pun masih sangat jauh dari jangkauan masyarakat marjinal seperti: petani, buruh kasar, nelayan, dan tenaga kerja lain yang berpenghasilan rendah.

Oleh karena itu, yang wajib diingat oleh para capres dan cawapres dalam mengusung visi-misinya adalah pendidikan merupakan media terpenting untuk membawa bangsa ini menjadi digdaya dan sejahtera. Program-program pendidikan yang diangkat pun harusnya tidak lagi hanya sekedar pemenuhan sekolah gratis. Namun, menciptakan pendidikan terjangkau, beruntung gratis, dengan berorientasi pada peningkatan kualitas adalah hal yang terpenting untuk kemajuan pendidikan kita.

Menyelaraskan Dimensi Ekonomi dan Politik

2009-04-23T17:48:00.000-07:00

Perhelatan pemilu legislatif telah terlaksana walaupun masih menyisakan berbagai masalah. Kita pun belum mendapatkan kepastian siapa yang akan menjadi pemenangnya. Namun, kita tak bisa berdiam diri jika dalam peristiwa politik ini, kehidupan ekonomi harus termarjinalkan tak diurusi. Politik dan ekonomi adalah dua dimensi yang erat dan saling berkaitan. Keduanya tak bisa berkontradiksi satu sama lain karena sama-sama merupakan tool pencapaian sebuah negeri yang sejahtera.

Kita tidak ingin pada bumi pertiwi ini, ekonomi dan politik terdikotomi dengan melangkah sendiri-sendiri. Terlalu naïf bila berlogika bahwa kondisi politik yang kuat akan secara otomatis memunculkan keadaan ekonomi yang kondusif. Pun sebaliknya, kita tidak lantas membenarkan kalau dimensi ekonomi yang mapan akan memproduksi kestabilan pada kondisi politiknya. Menyelaraskan dimensi politik dan ekonomi adalah syarat wajib Indonesia agar digdaya menjadi negeri yang adil dan makmur yang sebagaimana termaktub dalam dasar negara Pancasila.

Pengalaman negeri ini adalah bukti sahihnya. Orde Baru adalah rezim yang berorientasi pada “Pembangunan ekonomi yes, politik no”. Pengejawantahannya tercermin dari trilogi pembangunan (pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan) yang merupakan fundamental kekuasaan Orba. Menurut saya, ketiganya jelas identik dengan wacana ekonomi. Dengan demikian, wacana politik tampak sekali dikebiri. Ini terbukti dengan hak-hak berpolitik kita yang dikekang sedemikian rupa sehingga kebebasan rakyat Indonesia harus terbungkam rapat-rapat oleh penguasa zalim.

Sebaliknya, seperti sekarang ini, kebebasan berpolitik yang lapang ternyata tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan ekonomi setiap peduduknya. Harga-harga kebutuhan pokok melambung naik. Pengangguran ada di mana-mana dan kemiskinan merajalela. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin menderita. Kesenjangan ekonomi pun kian kentara. Tak tampak ada perbaikan yang signifikan dalam bidang ekonomi setelah bangsa Indonesia menikmati euforia berdemokrasi. Terlihat sekali fakta bahwa kebebasan berpolitik belum bisa melahirkan kesejahteraan seluruh rakyatnya.

Saatnya melalui Pemilu 2009, kita bergerak untuk memperjuangkan keselarasan dimensi ekonomi dan politik. Wakil-wakil rakyat yang terpilih tentu harus menyadari bahwa 11 tahun reformasi ternyata belum berhasil membawa keadilan pada kedua dimensi ini. Mungkin negeri ini telah agung karena berhasil membawa angin kebebasan dalam politik berdemokrasi. Akan tetapi, negeri ini masih kerdil karena belum berhasil menghembuskan angin kemakmuran bagi puluhan juta rakyatnya yang masih menderita.

Oleh karena itu, momentum tepat sudah menunggu di depan mata untuk membuat perubahan nyata demi mengatasi sejuta problematika ekonomi di negeri ini. Aksi-aksi politis dewan terhormat yang memperjuangkan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia sangatlah dinantikan. Kita pun optimis pesta politik Pemilu 2009 akan berhasil melahirkan program-program ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat.

Meningkatkan Program Ekonomi Prorakyat

2009-04-21T19:54:00.000-07:00

Krisis finansial global telah membawa perekonomian Indonesia ke perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi. Setelah sebelumnya melambung di atas 6,5%, pertumbuhan ekonomi 2009 diprediksi akan jatuh pada kisaran 4-4,5%%. Padahal, penurunan pertumbuhan ekonomi jelas akan berimplikasi pada peningkatan angka pengangguran masyarakat. Akhirnya pun, tingkat kemiskinan akan mengalami kenaikan dan rakyat semakin menderita.

Ini tentu menjadi warning bahwa perekonomian Indonesia selama beberapa tahun ke depan akan berada pada kondisi suram. Oleh karena itu, Pemilu 2009 harus memunculkan asa dan semangat baru. Pemilu 2009 harus melahirkan legislator dan juga pemerintah yang mampu membuat senjata ampuh untuk membawa perekonomian Indonesia tidak terpuruk dan semakin maju. Menurut hemat penulis, senjata paling ampuh itu adalah peningkatan program prorakyat, terutama di bidang ekonomi.

Program prorakyat merupakan program dari pemerintah untuk dan oleh rakyat agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini dapat dimaknai karena rakyat adalah stakeholder paling utama sehingga harus menjadi prioritas utama dalam dalam penyusunan program pemerintah. Oleh karena itu, semakin banyak program prorakyat yang digulirkan maka semakin cepat pula upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan dan pengangguran.

Menilik rapor kepemimpinan SBY-JK selama 5 tahun ini, memang sudah lumayan banyak meningkatkan taraf hidup rakyat. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 16% pada tahun 2005 menjadi 15,4% pada tahun 2008. Akan tetapi, data statistik itu tidak bisa dijadikan acuan dasar dan dapat menjadi kamuflase belaka ketika kita melihat semakin banyak berdiri rumah kumuh di kota-kota besar dan pengemis berkeliaran di jalanan kota. Ini bukti kemiskinan belum sepenuhnya terentaskan dan masih menyisakan persoalan besar.

Program ekonomi prorakyat seharusnya kini berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, tidak hanya pada pengentasan kemiskinan saja. Logikanya, penciptaan lapangan kerja otomatis akan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, BLT bukanlah solusi cerdas sebagai program ekonomi prorakyat. Alangkah lebih prorakyat jika dana BLT kemudian dialokasikan untuk program-program yang mendorong masyarakat produktif menciptakan lapangan kerja sendiri, alih-alih untuk konsumsi harian.

Oleh karena itru, pemerintah harus menggiatkan program yang mendorong hasrat masyarakat untuk berwirausaha. Kemudahan dengan pemberian modal yang layak tentu adalah jalan awalnya. Penyuluhan dan bimbingan usaha oleh pemerintah pun mutlak dilakukan agar dalam perjalanan usahanya, masyarakat tidak merasa kesulitan. Penyediaan infrastruktur usaha, seperti pasar, jalan dan listrik, pun harus ditingkatkan pemerintah sebagai pendukung suksesnya ekonomi berbasis rakyat.

Sudah seharusnya pemerintah dan legislator lebih fokus pada program ekonomi prorakyat ketimbang pro pemodal besar. Dengan cara ini, kemiskinan pun akan tercerabut dari akar persoalannya. Jadi rakyat pun tidak akan sia-sia (lagi) memilih para wakil rakyat dalam pemilu 2009 karena mereka, dalam lima tahun ke depan, seharusnya lebih diperhatikan kesejahteraannya.

Saatnya Memilah Janji

2009-04-05T20:00:00.000-07:00

Hari ini, 5 April 2009, adalah hari terakhir semua kontestan Pemilu 2009 melakukan kegiatan kampanyenya. Terhitung sudah tiga minggu, insan parpol habis-habisan berkampanye secara terbuka dengan beragam metode yang dianggapnya paling memikat rakyat. Bahkan, telah 9 bulan lebih semua parpol dan caleg-calegnya unjuk gigi di mata rakyat atas janji-janji kesejahteraannya. Tentu, semua peserta telah puas mencurahkan segala dayanya untuk mengikat sebanyak mungkin pemilih.

Setelah ini, rehat beberapa hari menuju Pemilu 9 April pun siap menanti sekaligus memberi kesempatan rakyat untuk khusyuk dalam menjatuhkan pilihannya pada Pemilu 2009. Janji-janji yang digaungkan kontestan secara menjanjikan perlu dipilah-pilah dengan berdasar pada hati nurani terdalam. Manakah janji yang hanya berupa pepesan kosong atau janji berupa harapan yang realistis terwujudkan, rakyat lah yang berhak menentukan.

Tercatat secara nasional, Pemilu legislatif DPR diikuti 38 partai politik dan 11.301 calon anggota legislatif, adapun caleg Dewan Perwakilan Daerah sebanyak 1.116 orang. Jika ditambah dengan caleg DPR provinsi dan kota/kabupaten, jumlah caleg pun pasti semakin membengkak. Bisa dibayangkan berapa banyak janji-janji kampanye yang telah diumbar semua calon legislatif kita. Alam pikir kita pun sampai kenyang tercekcoki janji-janji politik karena begitu mendominasinya publisitas janji-janji itu dalam kehidupan kita.

Kondisi ini memang sesuatu yang lumrah jika menilik hakikat dasar atas janji itu. Hakikatnya, janji adalah perkataan yang disuarakan sepihak saat awal sebelum terjadinya persitiwa untuk mencapai maksud tujuan tertentu. Imbas dari janji itu adalah ada pihak lain yang percaya dan bersedia untuk diarahkan demi pencapaian tujuan itu. Dan, ada konsekuensi atas sebuah janji, yaitu harus ditepati, karena ibarat pepatah janji adalah hutang. Ini berlaku pula pada janji-janji politik yang telah disuarakan para kontestan Pemilu 2009 selama kampanye. Sehabis terpilih dalam Pemilu, janji-janji pun mesti direalisasikan.

Sayangnya, berkaca pada pengalaman Pemilu terdahulu, janji-janji politik itu malah dijadikan sebagai instrumen utama untuk membohongi rakyat. Janji politik hanya dijadikan sebagai alat pengeruk suara rakyat, yang nyatanya kemudian diabaikan dan dijadikan tumbal penyejahtera legislator di atas penderitaan rakyat. Janji-janji meningkatkan taraf hidup masyarakat hanyalah isapan jempol belaka. Buktinya, angka kemiskinan masih mencapai 33 juta lebih, tak jauh-jauh berubah dari sebelum janji-janji politik itu didengungkan.

Pemilu legislatif 2009 belum terlaksana. Masih ada waktu untuk mengevaluasi dan memilih janji-janji politik mana yang benar-benar akan menyejahterakan rakyat.. Track record semua caleg dan parpolnya pun telah terpublikasi secara gamblang dan bisa menjadi pertimbangan penting untuk menentukan pilihan. Rakyat pun semakin cerdas menanggapi segala janji politik sehingga kita pun optimis bahwa hasil Pemilu 2009 akan sesuai dengan harapan bangsa Indonesia untuk lebih sejahtera.

(Selalu) Mengabaikan Hal Dasar

2009-03-31T22:59:00.000-07:00

Yang dibutuhkan adalah sinergi bersama pada semua pihak dalam mengatasi polemik DPT ini. Pihak-pihak termasuk parpol perlu mendukung KPU dalam melakukan validasi ulang DPT di daerah. KPU daerah perlu mengajak parpol untuk melakukan penyisiran di daerah dan jika perlu dilaksanakan secara door-to-door ke tiap rumah penduduk. Dengan jumlah tenaga yang lebih banyak, tentu validasi ulang akan menjadi lebih cepat, mudah dan tepat. Kita pun harus optimis masih ada waktu menyelesaikan polemik DPT sebelum Pemilu, hari Kamis, 9 April 2009.

Sudah saatnya kita menjadi bangsa yang cerdas dan solusif dalam menyikapi tiap masalah. Persoalan ini merupakan persoalan bersama sehingga harus diselesaikan secara bersama pula. Jangan sampai bangsa ini terjebak pada isu-isu yang sengaja disuarakan untuk merusak pesta demokrasi kita. Semua pihak perlu sepakat dan sadar bahwa semua yang dilakukan adalah sama-sama untuk membawa Indonesia ke gerbang kesejahteraan yang adil dan makmur. Kita belum terlambat untuk menyelenggarakan pergelaran Pemilu 2009 secara jujur, adil, damai, bersih dan berkualitas. Mari bersama jadikan Pemilu 2009 sebagai goresan tinta emas dalam lembar sejarah Bangsa Indonesia.

Bagaimana suatu entitas sukses menyelenggarakan acaranya, andai hal yang paling mendasar saja masih terabaikan. Pun, Bangsa Indonesia, sebagai penyelenggara hajatan demokrasi Pemilu 2009, seharusnya tidak mengabaikan hal-hal fundamental agar terciptanya suatu pesta demokrasi yang jujur, adil, bersih dan damai. Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah subyek dasar pelaksanaan Pemilu 2009, tetapi ironisnya DPT tidak menjadi isu utama yang dipikirkan jauh hari sebelumnya.

Baru kemudian, ketika tenggat waktu Pemilu 2009 tinggal sekitar sebulan, isu DPT menjadi bulatan bola es yang digulirkan oleh sekelumit pihak yang ingin menjadi pahlawan demokrasi. Pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu KPU, pun terkebiri tak karuan. Sembari melakukan validasi ulang atas DPT dengan dibantu partai politik, KPU dan ‘partner’ dalam pendataan DPT, Depdagri, malah diajukan ke meja hukum atas ketidakbecusan mendata DPT yang dikhawatirkan menodai Pemilu 2009.

Memang, membeberkan bukti adanya kesalahan adalah perbuatan yang sangat mulia demi terciptanya kejujuran dan keadilan. Kita pun harus mengapresiasinya atas nama kebenaran. Namun, alangkah baiknya jika kita seharusnya membuat suatu early warning system dalam Pemilu 2009 secara lebih antisipatif. Ini dapat dilaksanakan beberapa bulan lalu ketika waktu yang tersisa masih sangat longgar untuk melakukan pendataan ulang. Dengan waktu yang dipersiapkan dari dulu, DPT yang diperoleh pun dapat menjadi lebih akurat.

Apalagi, kita telah diberikan pelajaran sangat berharga dari kasus-kasus kecurangan Pilkada di berbagai daerah. Dugaan ketidakakuratan DPT yang menjurus penggelembungan suara pada Pilkada Jawa Timur seharusnya bisa menjadi cerminan diri bangsa ini yang kemudian bisa kita tindaklanjuti bersama dengan koreksi atas keabsahan DPT dan preventifikasi kecurangan DPT di masa mendatang. Andaikata itu terjadi, kita, baik panitia maupun peserta, pun tinggal bersiap sepenuhnya dan sekhusyuknya untuk mempersiapkan momentum 9 April 2009 sebagai langkah agung menuju Indonesia yang lebih baik. Bukan malahan kita masih adu otot mempersoalkan validasi DPT yang belum tentu mencerminkan asas jujur dan adil bagi kepentingan rakyat.

Antisipasi lebih dini pada hal-hal fundamental, seperti DPT, adalah tindakan yang seharusnya bangsa ini budayakan daripada terbiasa ‘bernyanyi’ mengungkap kesalahan suatu pihak, dalam hal ini pemerintah, pada masa mendekati hari-H seperti sekarang ini. Harus diakui, bangsa ini sudah seringkali saling melempar kesalahan ketika ada masalah besar yang mendera bersama. Seharusnya kita selalu memandang bahwa persoalan ini merupakan persoalan bersama sehingga harus diselesaikan secara bersama pula.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) tentu merupakan instrumen sangat vital atas terselenggaranya Pemilu yang sesuai dengan harapan rakyat. Validitas DPT Pemilu 2009 adalah syarat awal untuk membawa Indonesia ke gerbang kesejahteraan di masa depan. Oleh karena itu, tanggung jawab menyediakan DPT yang valid tidak hanya pada pundak KPU saja, tetapi pada semua pihak yang terlibat langsung dalam Pemilu 2009, tercakup dari rakyat, parpol, pers sampai lembaga independen pengawas pemilu. Tentu dengan antisipasi dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kekeliruan dalam DPT, seperti: pendataan anak-anak, orang gila, anggota TNI/Polri aktif, orang yang telah meninggal dan pendataan ganda pada satu orang, bisa ditelusuri lebih awal tanpa harus kelabakan menyisir dua minggu sebelum Pemilu. Selain itu, masyarakat yang belum terdata pun bisa segera dimasukkan dalam DPT lebih cepat dan tepat dengan dikoordinasi oleh KPU.

Akhirnya, dengan melihat kisruh DPT yang berlarut-larut saat ini, sungguh sangat disesalkan bahwa selagi kita masih selalu tak acuh pada hal-hal dasar ini dan saling menyalahkan, tentu jangan beharap Pemilu 2009 akan berkualitas sesuai dengan harapan bersama. Pesimis. Pun, kekhawatiran terbesarnya adalah kita lagi-lagi harus memilih para pemimpin yang tidak berdasar pada aspirasi rakyat. Dan, dalam cakupan berbangsa dan bernegara, kita juga akan semakin jauh meninggalkan nilai-nilai hidup yang terkandung dalam dasar negara kita, yaitu: Pancasila. Memilukan, bangsa ini selalu terus mengabaikan pada hal-hal dasarnya.

Optimis Masih Ada Waktu

2009-03-29T19:53:00.000-07:00

Terhitung hari ini, Pemilu 2009 untuk memilih partai politik sekaligus juga wakil rakyat di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD tinggal 10 hari lagi. Jangka waktu itu bisa dikatakan sangatlah singkat untuk menyambut datangnya hajatan demokrasi Indonesia ketiga di orde reformasi ini. Sepuluh hari tersisa menuju hari ‘keramat’ yang akan menentukan arah perjalanan bangsa ini minimal selama 5 tahun ke depan. Apakah bangsa ini akan terbang menjadi lebih tinggi atau terjerumus dalam lubang penderitaan yang semakin dalam, sangat tergantung pada hasil Pemilu 2009 nanti.

Harusnya segala macam persiapan pelaksanaan Pemilu 9 April sudah dalam tahap finalisasi. Segala masalah terkait pemilu harus dipastikan sudah tidak ada lagi. Sederhananya, baik pemilih maupun panitia pemilu hanya tinggal bersiap secara teknis dan mental menunggu hari-H tiba. Pemilih hanya tinggal semakin memantapkan plihannya dan pada hari Kamis minggu depan datang ke bilik pemungutan suara. Pun, panitia pemilu hanya tinggal menyiapkan segala macam teknis yang menjadikan pelaksanaan Pemilu 2009 sukses.

Namun, sangat disayangkan, mendekati hari-H Pemilu ternyata ada masalah paling mendasar yang belum terselesaikan bahkan semakin runyam, yaitu: data Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kebenaran data DPT pun menjadi pokok persoalan yang wajib diselesaikan dalam waktu sesingkat ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu harus berlomba dengan waktu untuk mengatasi persoalan DPT ini. Keabsahan data DPT menjadi begitu sangat penting karena ini menyangkut dengan kualitas dan keabsahan Pemilu 2009.

Masalah DPT ini bermula dari adanya dugaan kesalahan data jumlah DPT di provinsi Jawa Timur. Kini, masalah tersebut telah menyebar luas secara nasional. Ditemukan banyak kejanggalan berupa pendataan ganda pada satu orang, pendataan anak-anak, orang gila, anggota TNI/Polri aktif sampai orang yang telah meninggal pun masuk pada DPT. Ini kemudian berakibat pada timbulnya pemilih-pemilih siluman yang jelas akan menimbulkan kerawanan kecurangan. Ujung-ujungnya berupa penggelembungan suara yang dapat menguntungkan salah satu pihak.

Yang menghebohkan, ternyata pemilih siluman pada Pemilu 2009 disinyalir mencapai sekitar 20 juta. Jumlah sebanyak itu sangatlah signifikan dan akan sangat mempengaruhi hasil Pemilu 2009. Kemudian, hal ini mendorong berbagai pihak, terutama partai politik, mengecam kinerja dari KPU sampai-sampai memperkarakan KPU dan ‘partner’ dalam pendataan DPT, Depdagri, ke meja hukum. Bahkan lebih ekstrem lagi, ada pihak yang menuntut pelaksanaan Pemilu 9 April harus diundur dengan dalih tidak validnya DPT tersebut akan menjadikan Pemilu 2009 tidak sah.

Namun, alih-alih kita terus mempermasalahkan dan cenderung memperumit DPT, alangkah baiknya semua pihak bersama-sama memutar keras otak mencari jalan solusinya. Waktu pemilu tinggal beberapa hari lagi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan tidak seharusnya mendramatisir masalah ini ke dalam polemik yang dilebih-lebihkan sebagai sesuatu yang mengancam demokrasi kita. Tidak seharusnya pula, hal ini dipolitisasi sebagai hal yang akan menguntungkan salah satu pihak yang bisa menjurus pada fitnah-memfitnah antar pihak. Sadarlah, ini bukan sebuah drama panggung yang mudah diganti skenario, setting dan pemainnya, melainkan hajatan terbesar demokrasi yang diharapkan oleh rakyat untuk membawa ke taraf kesejahteraan.

Buah Simalakama Mahasiswa D3

2009-03-24T01:00:00.000-07:00

Kebijakan kontroversial kembali dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Beberapa waktu lalu, diumumkan bahwa program ekstensi atau yang lebih dikenal program swadaya telah ditutup di semua fakultas mulai tahun perkuliahan 2009. Alasan penutupan yang dikeluarkan pihak rektorat adalah untuk menjaga mutu dan profesionalisme pendidikan di universitas yang berperingkat 316 dunia versi THES-Q pada tahun 2008 kemarin.

Sontak, kebijakan itu pun menjadi bahan perbincangan serius bagi tiap mahasiswa, utamanya mahasiswa diploma III. Tanggapan yang dikeluarkan seragam, mereka (semua mahasiswa D III,-red) sangat kecewa dengan rencana penutupan program swadaya. Bagaimana tidak, harapan yang dirajut saat mulai masuk D III agar tetap bisa menjadi sarjana kendati tidak lolos seleksi S1, kini pun kandas terhempas asa ambisius berdalihkan universitas riset dunia.

Tak bisa dipungkiri, penutupan progrm swadaya merupakan buah simalakama teramat pahit bagi mahasiswa D III UGM yang menginginkan studinya dilanjutkan ke jenjang strata UGM. Impian mereka pun kandas. Harapan mereka menjadi kosong belaka. Kebanggaan menjadi sarjana UGM harus dilupakan, kecuali mereka bersedia mengulang dari tahap awal penerimaan mahasiswa baru S1. Terhitung tahun 2009 ini, lulusan D III pun harus mencari universitas lain yang membuka program ekstensi jikalau masih tetap menginginkan meraih titel sarjana.

Memang, pihak rektorat telah menginisiasi berdirinya sekolah vokasional yang mana akan mewadahi seluruh program diploma digabung menjadi satu institusi, sekolah vokasional. Namun, yang menjadi keprihatinan adalah belum adanya kepastian sekolah ini kapan mulai dibuka. Padahal, di dalam rancangan sekolah vokasional akan ada program D IV yang merupakan kelanjutan dari program D III. Lulusan dari D III pun bisa segera meneruskan di tingkat Diploma IV.

Ini lah yang sebenarnya menjadi kekurangpekaan pihak universitas dalam mencermati realitas yang ada. Sebagai sebuah institusi yang besar dan berpengalaman hampir 60 tahun, harusnya UGM bisa merakit desain pendidikan yang lebih bijaksana dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam sistematika manajemen, suatu entitas yang akan menutup usahanya harus terlebih dulu merencanakan jalan keluar berupa solusi bagi instrumen-instrumennya.

Kaitannya dengan masalah ini adalah, seharusnya pihak universitas membentuk terlebih dulu sekolah vokasional baru kemudian diikuti langkah penutupan program swadayanya. Itu sebuah langkah logis nan bijaksana. Mengapa demikian?. Hal ini dilakukan untuk mencegah minimal mengurangi efek kejut dari kebijakan penutupan program yang selama ini merupakan tujuan utama hampir semua mahasiswa program D III. Pembukaan sekolah vokasional yang dibarengi pembukaan program D IV akan sedikit banyak memfasilitasi harapan-harapan tersebut, minimal untuk angkatan yang hampir lulus jenjang D III.

Mahasiswa program D III tentu juga merupakan stakeholder yang berkontribusi banyak pada jejak perjalanan UGM. Bukankah sebagai mahasiswa yang berkecimpung pada ilmu bisnis dan ekonom kita paham betul bahwa perusahaan harus selalu menghargai stakeholdernya. Sama halnya dengan para pembuat kebijakan di Universitas Gadjah Mada, mereka harus melihat bahwa mahasiswa D III yang ingin lanjut ke S1, juga sebagai bagian dari “keluarga” UGM. Jangan sampai dengan berdalih mengejar world class research university, ada beberapa pihak yang dikorbankan tanpa dipikirkan jalan solusinya. Ironis jelas, kalau mengingat identitas UGM sebagai universitas kerakyatan yang mungkin kini sudah punah.(IXL)

Tidak Sesingkat Membalikkan Tangan

2009-03-14T11:09:00.000-07:00

Pada 4 Maret lalu, Bank Indonesia mengumumkan penurunan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 7,75%. Pemangkasan BI Rate hingga 200 basis poin dalam empat bulan terakhir ini merupakan salah satu upaya memperkuat perekonomian nasional dalam rangka mencegah imbas yang lebih dalam dari krisis global saat ini.

Ketika BI Rate diturunkan, tentu alur yang diharapkan adalah sektor perbankan ikut pula menurunkan suku bunga kreditnya. Jika perbankan telah menurunkan suku bunga kreditnya, ini akan berdampak pada peningkatan minat masyarakat mengajukan kredit ke bank. Ketika kredit usaha yang diminta banyak, maka sektor ekonomi riil pun akan bergairah. Implikasinya, penciptaan lapangan kerja akan semakin meningkat karena dunia usaha diringankan dengan penyediaan modal yang bersuku bunga lebih rendah. Ancaman keterpurukan ekonomi Indonesia pun bisa dihindari dengan inisiasi kebijakan penurunan BI Rate ini.

Idealnya, jika suku bunga acuan BI 7,75%, suku bunga kredit perbankan bisa turun sekitar 4% dari kisaran yang ada saat ini, 14-16%. Namun, tidaklah mudah bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga dari kisaran itu. Ini dikarenakan kemungkinan terjadinya penurunan pendapatan yang besar dari usaha pemberian kredit ke masyarakat. Selama ini, diketahui bahwa penyumbang terbesar pendapatan perbankan adalah usaha pemberian kredit.

Padahal, sebenarnya tidak ada alasan lagi suku bunga kredit untuk tidak turun. Di tengah hantaman krisis, kemampuan kredit masyarakat tentu tidak sekuat ketika sebelum krisis. Jika suku bunga kredit tidak turun, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Ini tentu akan membuat bank-bank dalam kondisi berbahaya karena tidak adanya atau kurangnya kredit yang kembali.

Ini lah yang membuat perbankan dalam kondisi dilematis. Oleh karena itu, perbankan membutuhkan waktu transisi antara penurunan BI Rate dengan suku bunga kredit. Masa transisi itu pun bervariasi tergantung dengan kemampuan likuiditas masing-masing bank.

Paling tidak dibutuhkan jeda waktu satu bulan untuk menurunkan tingkat suku bunga kredit. Jeda waktu ini digunakan perbankan untuk menyesuaikan dengan tingkat suku bunga dananya, seperti: giro, deposito dan tabungan. Bank yang memiliki likuiditas yang baik tentu lebih mudah menurunkan suku bunga dananya. Jelasnya, dalam menurunkan suku bunga kredit perlu diikuti dengan penurunan suku bunga dana perbankan, agar tetap terjadi margin yang rasional bagi likuiditas perbankan.

Memang, kebijakan yang dilakukan oleh BI adalah bertujuan untuk menyelamatkan keadaan ekonomi Indonesia, utamanya sektor riil, tetapi mengaplikasikan kebijakan ini perlu proses dan waktu yang tidak sesingkat membalikkan tangan. Sektor perbankan tentu mempunyai aturan dan syarat tersendiri dalam menurunkan suku bunga kreditnya. Semua harus dipikirkan secara bijaksana agar jangan sampai terjadi masalah yang menyengsarakan rakyat di kemudian hari.

*) Artikel pernah dimuat di koran Sindo, 14 Maret 2009

Menghentikan Putaran Roda Kekerasan

2009-03-10T11:28:00.000-07:00

Jujur diakui, budaya kekerasan mengakar kuat dalam keseharian hidup masyarakat kita. Kekerasan menjadi potret suram yang tak bisa dengan mudahnya dihapuskan dari alur pikir masyarakat. Sudah menjadi realita bahwa kekerasan terus terproduksi karena banyaknya kekuatan tidak harmonis dalam masyarakat. Mustahil mempunahkan kekerasan jika kekuatan-kekuatan yang memproduksi kekerasan masih terus timbul.

Kekuatan penyulut kekerasan umumnya bisa terjadi pada obyek yang berstruktur tidak seimbang. Ada satu pihak yang memiliki kekuatan atau kekuasaan lebih tinggi dibandingkan lainnya. Kasus suami menyiksa istri dan anaknya atau kasus majikan menganiaya sahayanya adalah cerminan kekerasan resultan kekuasaan.

Parahnya, yang terjadi pada masyarakat adalah kekerasan itu direproduksi menjadi kekerasan lain. Kekerasan melahirkan kekerasan, dan begitu seterusnya hingga terbentuklah roda kultur kekerasan yang berputar tiada hentinya. Yang kuat menindas yang lemah, yang lemah melampiaskannya pada yang lebih lemah atau dengan cara lain, yaitu mencari kesempatan membalas terhadap kekerasan yang dialaminya.

Budaya kekerasan yang telah beranak pinak ini memang tidak mudah untuk dicerabut dari kehidupan masyarakat kita. Perlu usaha bertahap dan menyeluruh dari segala komponen masyarakat. Usaha yang ditempuh harus dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu: pembentukan individu yang anti-kekerasan

Cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggiatkan pendidikan nirkekerasan pada tiap individu. Hal ini dilandasi pada kenyataan bahwa masyarakat sekarang cenderung kurang arif dan kreatif dalam menghadapi kerunyaman hidup. Kekerasan seolah menjadi manifestasi sikap umum pada masyarakat jika terjadi pergesekan kehidupan. Pendidikan nirkekerasan adalah jalan mencegah sekaligus meminimalisasi budaya kekerasan yang mungkin akan terjadi.

Pendidikan nirkekerasan juga harus disokong dengan peran berbagai pihak, termasuk media massa. Selama ini, media massa menjadi pendorong terciptanya norma dan perilaku baru melalui informasi yang disampaikan.

Tak jarang pula, pemberitaan kekerasan kepada khalayak umum menjadi hal lumrah bagi media. Hal ini berimplikasi pada pembentukan budaya yang buruk karena media bisa saja menjadi tool yang meracuni alam pikiran masyarakat dengan pemberitaan kekerasannya. Maka, sudah sepatutnya khittah media massa sebagai alat edukasi masyarakat harus dicitrakan lagi secara positif.

Terakhir, pemerintah wajib menjadi inisiator penumbuhkembangan budaya welas asih melalui kebijakannya. Caranya, pemerintah selalu mengutamakan aspek kesejahteraan lewat kebijakan yang pro-rakyat. Logikanya, kultur kekerasan akan perlahan pudar jika hajat hidup rakyat yang selama ini sering memicu kekerasan telah ‘dipenuhi’ pemerintah. Harapannya, sikap welas asih negara pada rakyatnya mampu memberi jalan solusif pada penghentian putaran roda kultur kekerasan dalam masyarakat.

Menelisik Kapitalisasi Pers

2009-03-03T11:23:00.000-08:00

Zaman telah berubah. Sekarang segala hal telah mengalami perubahan orientasi menuju industrialisasi dan komersialisasi. Kapital menjadi unsur yang yang tak terelakkan pada segala bidang kehidupan, tak terkecuali dalam ranah pers dan media. Kapital sendiri dapat menjamah dunia pers karena sebagai imbas dari globalisasi yang telah merasuk ke dalam sendi-sendi masyarakat. Bagi insan pers, kapitalisasi media merupakan ancaman yang nyata terhadap hakikat pers sebagai penyuara kebenaran. Idealisme yang selalu menjadi identititas kebanggaan pers kini pun nyaris terlupakan dan ironisnya hanya tinggal dimiliki segelintir orang saja.

Tokoh Pers Indonesia, Rosihan Anwar, pernah menyatakan bahwa idealisme pers sekarang sudah berada pada tahap sekarat. Artinya pers saat ini bukan lagi sebagai pers perjuangan yang membela kepentingan rakyat kecil tetapi sudah menjadi pers kapitalis, milik para pemodal dan pebisnis. Industri pers sudah dikuasai, dimiliki, dan dikendalikan oleh para pemodal dan pebisnis besar sehingga industri pers sudah menjadi industri komersial untuk mencari keuntungan dan kepentingan ekonomi belaka.

Pantas kita cermati, dunia pers sekarang telah menyimpang dari apa yang seharusnya mereka perjuangkan. Secara internal, pers saat ini, selain lebih banyak bekerja untuk kepentingan para pemodal dengan mencari keuntungan, juga dikelola dengan cara-cara komersial yang menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Industri pers sekarang terutama media penyiaran tidak peduli lagi dengan kualitas penyampaian, demikian juga media cetak tidak lagi peduli dengan kualitas pemberitaan. Media-media pers lebih banyak memperhatikan rating dan berapa banyak oplah koran yang terjual.

Selain itu, media telah beranalogi kepada struktur pasar. Hal ini bermakna bahwa jurnalis tidak lebih sekadar sebagai buruh yang bekerja bagi pemilik modal. Ketika jurnalis berperan sebagai buruh, maka yang paling menentukan kehidupannya adalah kalangan pemilik modal. Dan, karena jurnalis sudah disesaki oleh berbagai perhitungan yang bercorak kapitalistik, maka jurnalis dalam melihat dan memberlakukan masyarakat pun tidak lebih sebagai sasaran pasar (target market).

Masyarakat pun diposisikan sebagai konsumen dengan perhitungan jurnalisme yang bernyawa pada "berikan pada konsumen apa yang mereka inginkan" (give they, consumer, what they want), dan bukan pada semangat "berikan pada publik apa yang mereka butuhkan" (give the public what they need). Jika masyarakat telah ditempatkan sebagai konsumen, dan bukan publik, maka apa yang dinamakan sebagai misi jurnalis untuk mencerdaskan dan memberikan pencerahan bagi masyarakat pun, akan tinggal sebagai memori masa silam yang manis untuk dilupakan. Jurnalis pun tidak mampu mengelak untuk berperan sebagai produsen pemberitaan yang telah berlaku sebagai komoditas.

Lantas, siapa yang paling diuntungkan dalam kehidupan pers yang sepenuhnya ditentukan oleh struktur kekuasaan pasar? Sekali lagi, para pemilik modal! Kalangan penguasa ini jelas tidak sudi untuk disebut sebagai kaum kapitalis, karena memiliki makna yang sedemikian peyoratif. Mereka lebih senang dan merasa terhormat untuk diberi julukan sebagai investor atau pelaku bisnis. Perhitungan yang digenggam oleh pemilik modal itu seolah-olah hanya sebatas pada penumpukan modal (accumulation of capital) serta mengeruk keuntungan secara maksimal (maximizing profits).

Dalam ranah penyampaian opini publik, para pemilik modal pula lah yang menjadi penentu untuk mendesakkan kepentingan-kepentingan bisnis mereka sendiri. Sehingga, apa pun yang diopinikan oleh kalangan pemilik modal seakan-akan menjadi cerminan yang sempurna dari berbagai aspirasi masyarakat. Dalam lingkup persoalan ini, Jurgen Habermas sudah memberikan sinyalemen, yaitu ketika pers menjadi sedemikian tergantung pada periklanan komersial dan dukungan permodalan, perhitungan-perhitungan ekonomis pun menjadi hal yang paling dipertimbangkan. Ini berarti kalangan individual yang mampu mengontrol kapital lah yang akan menentukan opini publik.

Pers sebagai ruang publik (public sphere) bagi keberlangsungan interaksi dan pertarungan gagasan yang bebas dari dominasi penguasa untuk menghasilkan opini publik yang sejati, ternyata, sudah digerogoti oleh para pemodal itu sendiri. Hebatnya, kalangan penguasa bisnis ini tidak berwajah sebengis penguasa negara, karena mereka melakukannya secara halus (subtle) dengan mekanisme kepemimpinan moral dan intelektual (hegemoni). Inilah yang menjadi keuntungan menjadi penguasa media karena bisa menjadi penguasa opini publik.

Contoh yang nyata dalam penggiringan opini publik pada satu kepentingan adalah terkait dalam kasus runtuhnya WTC. Seluruh dunia dibombardir dengan pemberitaan media massa dunia yang menyatakan Osama bin Ladin adalah dalang serangan teroris WTC. Akibatnya, sosok Osama pun dicap jelas sebagai buruan nomor wahid Amerika padahal dugaan seperti itu belum dapat dibuktikan kesahihannya.

Pada kasus dalam negeri, kasus Bom Bali adalah contoh di mana media massa cenderung membentuk opini yang hanya menguntungkan sepihak saja. Padahal pemberitaan yang benar adalah pemberitaan yang berkeadilan dan independen. Media massa, baik lokal maupun nasional bahkan internasional, secara serempak menuding Amrozi cs sebagai dalang Bom Bali I. Tak berimbang dengan informasi yang menunjukkan keanehan persidangan yang terjadi pada mereka maupun informasi yang menunjukkan bahwa banyak pakar yang tak percaya kalau Amrozi cs pelaku Bom Bali I sebenarnya.

Fakta empiris menunjukkan, objektivitas media massa merupakan hal yang nisbi, malah fakta berbicara bahwa setiap media massa, baik cetak maupun elektronik, mempunyai visi dan misi tersendiri yang mempengaruhi pemberitaan di media massa tersebut. Visi dan misi setiap media massa, yang tentu dibuat oleh pemilik media massa tersebut, acapkali terpengaruh oleh satu ideologi tertentu. Media massa kemudian dijadikan corong untuk menanamkan ideologi tersebut di masyarakat melalui pemberitaan atau wacana yang dikembangkan dari sudut pandang ideologi tersebut.

Kembali ke jalan yang benar

Disadari atau tidak, pada era modern ini di mana berita telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dunia, media informasi tumbuh menjadi lahan penghidupan yang dilirik dan digeluti banyak orang. Media-media baru banyak didirikan baik itu dalam skala kecil atau besar, berorientasi idealistis atau profit, bertujuan pencitraan atau independensi informasi, maupun menjadi alat kuasa atau pengkritik pemerintah. Kuantitas media sangat banyak dan beragam jenisnya dan tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda pula.

Dari data Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) pusat, per Juni 2008 terdapat 1.008 penerbit media cetak di seluruh Indonesia. Itu pun dari yang terdaftar. Belum lagi kuantitas media televisi yang mencapai belasan kanal. Hal demikian tentu menimbulkan persaingan yang sangat ketat dari para pelaku media. Oleh karena itu, suatu media cetak mau tidak mau membutuhkan banyak modal agar dapat bersaing menjadi yang terbaik di hati masyarakat. Tentu kita tidak mengharapkan adanya kebangkrutan media massa yang berimbas pada pemutusan kerja karyawannya.

Dunia pers tidak akan mampu menghindar lagi menuju pers yang komersil karena realita peradaban memang telah bergeser ke arah modernitas yang menjurus industrialisasi. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menyikapi kondisi tersebut sejalan dengan konsep idealisme yang menjadi roh murni pers. Perubahan posisional pers di atas jelas merupakan sebuah tantangan besar, yang apabila tidak disikapi dengan hati-hati, maka eksistensi pers bisa terjebak dalam komersialisme yang melupakan idealismenya.

Oleh karena itu, kita perlu mewacanakan sebuah paradigma baru atas jagat pers. Suatu pers yang hidup di era modern harus memadukan antara idealisme dengan modal. Idealisme tanpa uang tidak akan jalan demikian juga uang tanpa idealisme akan tanpa arah. Pers yang kuat adalah pers yang memiliki idealisme dengan kapital yang kuat pula. Maksudnya, idealismenya pers sebagai entitas yang bekerja untuk kepentingan umum (publik) tidak terintervensi lagi dengan mindset bekerja untuk pelaku bisnis. Singkatnya, pers adalah pelayan publik bukan pelayan individu, golongan bahkan pemerintah.

Karena fungsinya adalah pelayan publik atau masyarakat, maka sudah seharusnya pers kembali menjalankan fungsi-fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial (fungsi pers dalam pasal 3 Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers). Fungsi-fungsi itu tentu harus dijalankan tidak lagi dengan berkiblat pada permintaan pemilik modal yang hanya profit-oriented , tetapi sungguh-sungguh ditekankan pada usaha pencerdasan dan peningkatan mutu masyarakat selaku obyek tujuan pengabdian pers.

*) Dibawakan dalam diskusi HMI Komisariat Ekonomi UGM, 4 Maret 2009

Sikap ‘Malu-Malu Kucing’ Pemerintah

2009-02-25T11:18:00.000-08:00

Ketika kondisi perekonomian internasional terguncang krisis, hal yang lazim dilakukan tiap negara adalah proteksionisme. Setiap negara akan berusaha melindungi perekonomian dalam negerinya dengan membangkitkan kekuatan ekonomi nasional tanpa tekanan impor. Salah satu alasan yang mendorong langkah proteksi adalah mempertahankan lapangan kerja bagi penduduk lokal untuk mencegah pengangguran.

Suara proteksionisme kini tengah keras didengungkan tiap negara setelah AS mengeluarkan kebijakan “buy American” sebagai satu upaya mengatasi ambruknya perekonomiannya. Langkah penggunaan produk lokal yang disertai hambatan produk impor ditengarai disebabkan oleh gencarnya serbuan produk dari China, Jepang dan lainnya yang membuat kondisi ekonomi AS kian terpuruk. Langkah ini menuai kecaman karena berimbas pada negara lain yang menggantungkan tujuan ekspornya pada AS.

Parahnya, negara-negara lain pun berupaya meniru langkah proteksi AS untuk menyelamatkan perekonomian dalam negerinya. Kondisi ini dapat memperparah resesi global yang terjadi sekarang jika negara lain tidak dapat menjual produknya ke luar negeri. Babak baru Great Depression terancam terjadi karena pada tahun 1930-an, negara-negara menutup pasar mereka dan Great Depression semakin dalam.

Indonesia pun akhirnya terlibat dalam upaya yang menjurus pada proteksionisme. Kebijakan pemerintah yang melegalkan impor hanya masuk dari pelabuhan tertentu, guna mencegah impor ilegal, adalah upaya yang temasuk melindungi produk dalam negeri. Alasannya, karena maraknya “serangan”produk impor Cina yang sebagian besar ternyata produk illegal.

Walaupun demikian, Indonesia tidak berani mengatakan secara jelas bahwa telah melakukan proteksionisme. Ada ketakutan dari pemerintah bahwa jika Indonesia melakukan proteksi maka barang-barang ekspor Indonesia tidak akan diterima oleh negara lain. Ini merupakan dampak dari globalisasi sekarang, perdagangan harus saling terbuka dan menguntungkan tiap negara.

Sebagai ‘anak emas’ IMF, Indonesia masih bersikap malu-malu kucing pada kondisi seperti ini. Padahal jika sadar, Indonesia merupakan sasaran empuk bagi produk-produk Amerika, Jepang dan China karena memiliki jumlah penduduk yang besar. Apakah tidak ironis, jika kedai kopi Starbucks yang baru saja 61 dari total 84 gerainya di Australia akibat krisis global, malah di Indonesia semakin meningkat jumlah gerainya. Hal ini disebabkan Indonesia sudah terlalu sangat terbuka dengan produk-produk asing

Seharusnya, dengan upaya proteksi dalam negeri maka kesempatan produsen dalam negeri menjadi raja di rumah sendiri menjadi lebih besar. Jika perlindungan atas produk impor memang kuat, secara otomatis kesejahteraan rakyat akan meningkat karena produk dalam negeri dikonsumsi oleh masyarakatnya sendiri yang membuat para produsen pun bisa memacu produktivitasnya. Seharusnya pemerintah tidak perlu malu terhadap kemampuan produk dalam negeri.

*) Artikel dimuat di koran Sindo 25 Februari 2009