Tampilkan postingan dengan label politk. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label politk. Tampilkan semua postingan

Abdi Rakyat yang Abai

Diposting oleh Iqbal Kautsar | 18.03 | , , | 0 komentar »

Sosok pemimpin bangsa yang ideal adalah pemimpin yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam pengabdian hidupnya, di atas kepentingan lainnya. Tak peduli dirinya sedang dirundung berbagai urusan, rakyat tetaplah harus dinomorsatukan. Terlebih negeri ini adalah negeri demokrasi. Dari rakyatlah mereka berasal, tentu juga untuk rakyat lah mereka mengabdi. Harusnya bagi para pemimpin negeri ini, berfokus untuk mengurusi kepentingan 230 juta penduduknya adalah sebuah keniscayaan yang mutlak.

Dan sekarang, masa kampanye untuk Pilpres pun telah dimulai per 2 Juni kemarin. Masa ini pun tepat untuk dijadikan sebagai ujian final pemimpin kita untuk membuktikan siapa saja yang lolos sebagai abdi rakyat selama ini.

Melihat realita, tercatat dua orang pemimpin petahana negeri ini, yaitu SBY dan Jusuf Kalla masing-masing maju ke kancah pemilihan Presiden. Kemudian pencalonan ini menghasilkan multiplier effect berupa masuknya menteri-menteri dalam tim sukses mereka. Tercatat ada 12 menteri yang ikut sebagai tim kampanye nasional Pilpres. Mencengangkan, dari 34 menteri kabinet Indonesia bersatu, ternyata sepertiganya harus ‘dipinjam’ untuk mensukseskan capres jagoan parpolnya.

Dapat dibayangkan, jika pemimpin-pemimpin itu sedang asyik melaksanakan kampanyenya, mereka pasti dengan senang hati menanggalkan sejenak jabatannya sebagai pengabdi rakyat. Mereka beralih fungsi menjadi pengabdi partai atau capres. Mereka lebih berkomitmen pada kepentingan yang berlandaskan pada ‘permainan’ parpol ini. Komitmen dasar untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat saat mereka dulu terpilih menjadi pemimpin pun kini harus termarjinalkan.

Belum terlampau jauh memasuki masa kampanye, sudah ada bukti yang mempertanyakan pengabdian kepada rakyat. Kasus ‘pelecehan’ atas kedaulatan batas negara oleh Malaysia yang terjadi berulangkali tidak digubris para pemimpin secara bijak dan cekatan. Belum lagi kasus Manohara yang merendahkan martabat bangsa ini oleh Malaysia juga, dibiarkan sebagai angin lalu saja. Lantas, di manakah tindakan dari pemimpin negeri ini? Mungkin mereka terlampau khusyuk dalam menyiapkan amunisi untuk Pilpres besok.

Menurut hemat penulis, kondisi seperti ini adalah cerminan buruk para pemimpin negeri ini yang dengan mudah lupa ingatan pada kepentingan rakyat. Para pemimpin masih bertradisi harus ‘pekewuh’ menjunjung tinggi kepentingan partai atau capresnya. Kepentingan pribadi atau partainya telah diletakkan di atas mengalahkan kepentingan rakyat.

Pun, harus diakui saat ini ada juga kecenderungan pemimpin berupaya untuk melanggengkan atau meneruskan kekuasaan yang telah ia nikmati. Oleh karena itu, wajar jika sekarang banyaknya menteri yang ‘jagongan’ menjadi tim kampanye adalah bagian dari pelanggengan seperti itu. Ini secara langsung memperlihatkan ihwal buruk dari pemimpin-pemimpin kita untuk menduduki jabatannya.

Sedari dulu, mereka ternyata hanya berorientasi pada jabatan yang menggiurkan, bukan sebagai bentuk pengabdian kepada rakyat. Masa akhir jabatan tidak ditorehkan dengan upaya keras mewujudkan cita-cita yag belum tercapai, tetapi malah dengan membaktikan jabatannya untuk nafsu pribadi atau kelompoknya. Pemimpin pengabdi rakyat pun masih sebagai fatamorgana bagi negeri ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berkabung. Bukan lantaran tak bisa menangkap koruptor, tetapi karena institusi yang setahun terakhir ini bersinar, mendadak meredup sejenak karena tergerogoti dari dalam. Tak tanggung-tanggung, sang ketua komisi, Antasari Azhar (AA) diduga terlibat kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, direktur PT Putra Rajawali Banjaran. Memang ini bukan sebuah kemunduran dalam pemberantasan korupsi, tetapi kasus ini sudah cukup untuk menghantam keras citra baik institusi ini sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di indonesia.

Ada kekhawatiran kasus pribadi Antasari ini banyak dimanfaatkan para ‘komplotan’ koruptor untuk mengalihkan isu korupsi. Para koruptor itu secara sporadis ramai-ramai ‘berteriak’ bahwa KPK telah cacat karena ketuanya saja tersangkut kasus hukum. Tujuannya adalah menjuruskan masyarakat untuk menurunkan kepercayaannya atas kinerja KPK. Jika dibiarkan berlama-lama, ini sinyal buruk bagi KPK.

Untung saja, pemerintah segera cekatan bertindak atas kasus ini. Presiden SBY belum lama ini langsung menonaktifkan AA sebagai ketua KPK. Tindakan ‘penyelamatan’ ini ternyata berefek bagus bagi kontinuitas pekerjaan KPK. KPK bisa terfokus lagi pada tugas-tugasnya melawan korupsi. Afirmasi ini juga menghilangkan keraguan publik pada konsistensi KPK dalam memberangus korupsi di Indonesia.

Kini, KPK pasca-AA tetaplah sebagai tim yang solid dan kuat. AA hanyalah satu bagian saja, sedangkan KPK adalah aspek yang jauh lebih besar dibandingkan perorangan, sekalipun ia ketuanya. Masih ada empat pimpinan lainnya dan ratusan pegawai di institusi ini yang tetap bersetia berada di garis depan pemberantasan korupsi. Malahan, banyak pihak optimis, KPK tanpa AA akan menjadi lebih ‘garang’ menangkap koruptor karena selama ini AA dipandang batu sandungan dalam penyelesaian perkara korupsi seperti dalam kasus aliran dana BLBI.

KPK baru ini harus secepatnya kembali mengencangkan ikat pinggang untuk memerangi korupsi yang merajalela di negeri ini. Ribuan kasus korupsi yang merugikan negara masih menunggu untuk diungkapkan. Masih banyak kasus penggelapan uang rakyat yang tertunda selama AA menjadi ‘bos’ KPK belum diselesaikan secara tuntas. Dan, masih merebak pula upaya tebang pilih dan nuansa politis dalam pemberantasan korupsi di negeri ini yang menguntungkan koruptor dan segelintir pihak. Wajar, KPK baru ini sangat diharapkan dapat berakselerasi dalam penuntasan perkara-perkara korupsi yang ada.

Era baru KPK yang lebih ‘bermusuhan’ dengan korupsi telah dimulai. Tentu, KPK tak akan bisa berjuang sendirian untuk memberantas korupsi tanpa adanya dukungan berbagai pihak. KPK bukanlah satu-satunya lembaga yang harus bertanggung jawab membebaskan Indonesia dari korupsi. Bantuan dari LSM-LSM yang konsen terhadap korupsi sangat dibutuhkan dalam kaitannya sebagai penopang data investigasi kasus-kasus korupsi.

Selain itu, peran serta semua masyarakat selalu dinantikan untuk menyuarakan fakta-fakta korupsi kepada KPK. Tanpa adanya laporan masyarakat, tentu upaya KPK sangatlah minim dibandingkan dengan melimpahnya kasus korupsi di Indonesia. Terakhir, masyarakat pun harus selalu proaktif menghindari tindakan korupsi. Jika semua masyarakat sadar atas korupsi, korupsi pun akan tercerabut dari kultur bangsa ini. Indonesia pun terbebas dari korupsi.